Pembangunan Mangkrak, Proyek RS Pratama Bunyu Telan DAK Tahun 2022 Senilai Rp 52 Miliar

benuanta.co.id, BULUNGAN – Pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama Bunyu yang ditargetkan selesai pada Desember 2022 lalu, sampai saat ini belum selesai dikerjakan. Padahal anggaran yang dikucurkan dalam pembangunannya mencapai Rp 52 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022.

Untuk itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltara dan Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara pun melaksanakan perhitungan berapa persen yang selesai dikerjakan oleh pihak kontraktor pelaksananya.

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
1941 votes

“Saya ingin sampaikan itu masih ada proses perhitungan, tidak hanya dari sisi pemerintah daerah Bulungan, tapi kita juga sudah menyampaikan kepada BPKP Kaltara dan Polda Kaltara,” ucap Syarwani kepada benuanta.co.id, Rabu, 7 Februari 2024.

Baca Juga :  Gadai Laptop Teman untuk Tambah Dana Turnamen Futsal

Syarwani melanjutkan, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan BPKP Kaltara dan Polda Kaltara guna meminta dukungan dalam rangka untuk perhitungan sisa pekerjaan ataupun riilnya pekerjaan yang sudah dilaksanakan.

“Namun, pemerintah daerah tetap berkomitmen bahkan kita sudah mengalokasikan di 2024 untuk melanjutkan. Hanya saja kan tidak bisa melanjutkan kalau tidak ada perhitungan yang ditetapkan nanti,” paparnya.

Baca Juga :  Kamar Asrama Mahasiswa KTT Diobrak-abrik Maling, Polisi Selidiki Terduga Pelaku

Ia menjelaskan jika bangunan RS Pratama Bunyu ini belum rampung dan belum selesai dikerjakan. Pada akhir Desember 2022 yang sejatinya telah selesai ternyata lewat waktu. Untuk itu Pemkab Bulungan pun memberikan perpanjangan waktu selama 50 hari untuk penyelesaian proyek ini, yang dimulai pada awal Januari 2023.

“Namun sampai berakhirnya waktu penambahan waktu tidak juga terselesaikan bangunannya tentu ada mekanisme lain,” terangnya.

Baca Juga :  Tersulut Emosi, Pria Ini Pukul Anak Tirinya Pakai Balok

Disinggung terkait pemutusan kontrak kerja atau blacklist terhadap kontraktor pelaksananya, Syarwani menyampaikan itu menjadi evaluasi tersendiri di pemerintah daerah.

“Sehingga ini menjadi pembelajaran bersama. Apalagi menyangkut masalah sarana publik, maka kontrak yang ada harus diselesaikan secara tepat waktu,” pungkasnya.(tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *