benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Pemerintah provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengalokasikan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2024 sebesar Rp 1 miliar untuk bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama (Kube) di lima kabupaten kota di Kaltara.
Bantuan sosial (Bansos) yang bersumber dari APBD murni tersebut, diklaim terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dijelaskan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltara, Amir Bakri mengakui alokasi anggaran untuk program yang menyasar masyarakat rentan miskin di Kaltara tahun 2023 hanya sebesar Rp 600 juta.
“Namun seiring berjalannya waktu, program tersebut dinilai berhasil, 2024 anggaran kube naik menjadi Rp 1 miliar,” ucapnya, Selasa (23/1/2024).
Karena didukung bansos peternakan disetiap Kube yang ada di lima kabupaten kota mulai kabupaten Malinau, Kabupaten Tanah Tidung (KTT), Bulungan, Nunukan dan Kota Tarakan.
“Tahun 2023 itu bansos kube khusus ternak, sekarang ini (2024) akan ada beberapa di antaranya pertanian, perikanan dan UKM,” jelasnya.
Mekanisme panyaluran Kube di Kaltara, lanjut dia, setiap kelompok diberikan bansos Rp 20 juta dengan jumlah dalam satu kelompok sebanyak 5-10 orang. Bansos Kube juga menyasar masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam hak –hak dasar dibidang kesehatan dan pendidikan (Rentan Miskin). Agar penyaluran bansos tepat sasaran juga, sebelum melakukan pencairan anggaran, pihaknya melakukan monitoring dan pengawasan.
“Anggaran yang kita berikan tidak serta merta diberikan namun kita melihat lokasi kondisi dari Kube,” terangnya.
Sebagai informasi, laju tingkat keberhasilan kube peternakan paling tinggi didominasi ternak babi khsusnya di daerah Malinau.
“Kalau babi tingkat keberhasilanya tinggi, dari bibit satu ternak babi kalau 6 bulan itu pasti bertambah, karena babi bisa melahirkan sampai 6 atau 7 anak. Jadi tinggi dibandingkan ternak kambing dan sapi,” ujarnya.
Kemudian, dari kube yang sebelumnya berhasil pada 2023 maka pada 2024 tidak akan menerima lagi bansos tersebut.
“Yang sudah menerima bansos kube tahun 2023 sudah tidak bisa menerima lagi tahun 2024,” pungkasnya. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Nicky Saputra
