benuanta.co.id, NUNUKAN – Sebanyak 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan belum melakukan input Sistem Informasi Pemerintah Daerah – Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (SIPD P3DN). Menanggapi hal itu, Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid meminta agar segera dituntaskan.
Hal itu diungkapkan Laura, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (RAKORDAL) Semester I Tahun Anggaran 2023 di Kantor Bupati Nunukan.
“Ada 11 OPD yang belum melakukan input SIPD P3DN, yang belum agar segera selesaikan,” kata Laura, Jumat (28/7/2023)
Laura menjelaskan, sebelas OPD yang belum melakukan input SIPD P3DN adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Badan Pengelola Perbatasan, Dinas Kependudukan dan Capil, Dinas Pemadam Kebakaran, RSUD, Sekretariat DPRD, Satpol PP, dan Dinas Pendidikan.
SIPD P3DN adalah sistem aplikasi yang mengharuskan pemerintah daerah memprioritaskan penggunaan produk-produk dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.
Dia menegaskan, kepada OPD yang realisasi penyerapan keuangannya masih di bawah 50 persen agar segera menggenjot kinerjanya. Dari 50 OPD, hanya ada 11 OPD yang memiliki realisasi fisik di atas 50 persen, 17 OPD realisasi fisiknya antara 30 hingga 50 persen, dan 22 OPD realisasi fisiknya di bawah 30 persen.
“Lakukan koordinasi secara berjenjang, supaya bisa segera diidentifikasi, apakah karena perencanaan yang kurang baik atau target yang berlebihan, atau karebna ada kendala teknis yang lain,” jelasnya.
Bupati juga mengingatkan seluruh OPD agar penyusunan program kegiatanya itu bisa mengintervensi penurunan angka kemiskinan ekstrem dan stunting yang sampai saat ini masih cukup tinggi. (*)
Reporter: Darmawan
Editor: Yogi Wibawa
