benuanta.co.id, BULUNGAN – Melalui rapat kerja dan evaluasi pemerintah desa Se-Kalimantan Utara tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kaltara, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menekankan beberapa hal kepada pemerintah desa utamanya kepada kepala desa.
Gubernur Zainal mengatakan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa diberikan otonomi dan kewenangan penuh untuk mengelola langsung sumber daya manusia dan anggaran, serta menempati posisi strategis dalam sistem pemerintahan.
“Dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya, keberadaan dana desa sangat penting dalam membantu pemerintah kabupaten dalam pembangunan daerah. Khususnya pembangunan di pedesaan patut disyukuri karena setiap tahun dana desa selalu meningkat,” ucapnya kepada benuanta.co.id, Selasa, 20 Juni 2023.
Dia menjelaskan anggaran yang telah dikucurkan oleh pemerintah daerah ini, baik dana desa maupun anggaran dana desa digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
“Tentunya melalui pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan perekonomian masyarakat, penanggulangan bencana, penanggulangan dan penurunan angka kemiskinan desa dan stunting,” paparnya.
“Saya berharap APBD di tahun 2024 meningkat, sehingga kita bisa memberikan bantuan ke seluruh RT di Provinsi Kaltara,” tambahnya.
Mantan Wakapolda Kaltara ini menjelaskan, terkait masalah kemiskinan dari 34 provinsi di Indonesia terdapat 20 provinsi yang mengalami penurunan angka kemiskinan ekstrem salah satunya Provinsi Kaltara.
Data yang diterima pada bulan Maret 2022 berdasarkan data survei sosial ekonomi angka penduduk ekstrem secara nasional yang semula 2,14 persen per Maret 2021 turun 2,04 persen kemudian Maret 2022 terjadi penurunan lagi sebesar 0,14 persen.
“Sementara di survei yang sama perkembangan angka penduduk miskim ekstrem Provinsi Kaltara semula 0,86 persen turun menjadi 0,63 persen. Ini berarti terjadi penurunan sebesar 0,23 persen dalam 1 tahun,” sebutnya.
Selanjutnya, berdasarkan data BKKBN tahun 2022 penyebaran penduduk miskin ekstrem Provinsi Kaltara di 5 kabupaten kota, yakni di Kabupaten Bulungan 11.593 KK dan 51.197 individu, Malinau ada 3.658 KK dan 17.452 individu, Nunukan ada 14.051 KK dan 63.439 individu, KTT ada 1.857 KK dan 8.742 individu, Kota Tarakan ada 14.970 dan 71.272 individu.
“Berdasarkan data-data ini, setiap pemerintah kabupaten kota harus memperhatikan permasalahan ini, demi pembangunan yang berkelanjutan dan menuju kearah lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kaltara,” ujarnya.
Kata dia, dalam mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrem yang ada di Indonesia, pemerintah telah merumuskan 3 kebijakan yakni pengurangan beban masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah angka kemiskinan.
“Semua pihak diminta untuk menurunkan angka stunting,” bebernya.
Terlebih dari data hasil studi status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 oleh Kementerian Kesehatan yang diterimanya, prevalensi balita stunting tinggi badan menurut umur Provinsi Kaltara terjadi penurunan sebesar 22,1 persen, jika dibandingkan stunting tahun 2021 angkanya 27,5 persen.
“Walaupun menurun tapi angka itu masih jauh dari target pemerintah Indonesia menjadi 14 persen di tahun 2024,” terangnya.
Untuk diketahui stunting Kaltara di angka 22,1 persen dengan sebaran di Kabupaten Tana Tidung sebesar 30,7 persen, Nunukan sebesar 30,5 persen, Malinau 23,5 persen, Bulungan sebesar 18,9 persen dan Kota Tarakan sebesar 15,4 persen.(*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli
