benuanta.co.id, NUNUKAN – Sejak awal Januari 2023 harga rumput laut di Kabupaten Nunukan terus mengalami penurunan secara perlahan. Penurunan ini berlanjut hingga Juni ini dengan harga Rp 10 ribu per kilogram.
Ketua Asosiasi Petani Rumput Laut Nunukan, Kamaruddin mengatakan turunnya harga rumput laut tidak hanya di Nunukan, melainkan di sejumlah daerah penghasil rumput laut.
“Karena harga turun begini, tentu saja kita sebagai petani merugi, kalau dihitung-hitung biaya operasionalnya tidak menutupi dengan harga segitu,” kata Kamaruddin kepada benuanta.co.id, Ahad (4/6/2023).
Diungkapkannya, saat ini harga rumput laut ditingkat petani berada dikisaran harga Rp 10 ribu hingga Rp 12 ribu per kilogramnya. Padahal pada awal tahun harganya masih berkisar Rp 30 ribu. Tidak hanya itu, pada akhir tahun 2022 lalu, harga rumput laut pernah mencapai Rp 42 ribu per kilogramnya.
“Sebenarnya harganya sudah turun dari awal tahun, hanya saja perlahan-lahan, dalam tiga bulan ini yang turun drastis seperti ini,” ungkapnya.
Bahkan, Kamaruddin menyampaikan, turunnya harga rumput membuat beberapa petani rumput laut gulung tikar. Hal ini lantaran, jika dihitung biaya operasional yang saat ini harga Bahan Bakar Minyak (BBM) alami kenaikan harga, lalu untuk upah pengikat bibit rumput laut Rp 10 ribu per tali. Sehingga ketika dihitung tidak menutupi biaya operasional yang dikeluarkan oleh para petani.
Namun, lanjut Kamaruddin, para petani yang mulai menjual lapaknya adalah petani musiman yang menjadi petani saat harga tinggi.
Sedangkan untuk ia sendiri yang selama ini telah menjadikan budidaya rumput laut sebagai mata pencarian tetap dan akan membudidaya meski mengalami kerugian.
“Ini kemungkinan harganya bisa turun lagi di bawah Rp 10 ribu, kalau sudah begitu kita yang sebagai petani ini mau makan apa,” ucapnya.
Ia menyampaikan, persoalan ini bukan yang pertama kalinya terjadi, sehingga ia meminta kepada pemerintah daerah untuk dapat melihat kondisi harga rumput laut yang sudah menjadi komoditas andalan Kabupaten Nunukan.
Kamaruddin menilai jika ada permainan harga dari buyer maupun orang luar terkait harga tersebut, karena tidak adanya pengawasan dari pemerintah daerah. (*)
Reporter: Novita A.K
Editor: Yogi Wibawa
