benuanta.co.id, BULUNGAN – Berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Selor sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah telah menyalurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai dengan 31 Januari 2023 sebesar Rp 673,74 miliar.
Kepala KPPN Tanjung Selor, Juanda mengatakan penyaluran di awal tahun ini telah mencapai 8,44 persen dari total pagu sebesar Rp 7,94 triliun. Bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu, mengalami pertumbuhan persentase sebesar 7,15 persen secara year on year (YoY).
“Tahun ini realisasi lebih besar, dibandingkan realisasi bulan Januari tahun 2022 hanya sebesar Rp 41,5 miliar atau 1,26 persen dari total pagu sebesar Rp 3,28 triliun,” ungkapnya kepada benuanta.co.id, Kamis, 23 Februari 2023.
Juanda menjelaskan belanja pemerintah pusat (BPP) pada instansi vertikal Kementerian/Lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD), terealisasi sebesar Rp 46,17 miliar atau 1,76 persen dari pagu sebesar Rp 2,62 triliun yang disalurkan kepada 136 satker kantor vertikal di daerah dalam lingkup kerja KPPN Tanjung Selor.
Lanjutnya realisasi ini pun mengalami pertumbuhan persentase sedikit meningkat sebesar 0,15 persen (YoY) atau Rp 4,67 miliar dari realisasi bulan Januari tahun 2022 sebesar Rp 41,5 miliar atau 1,61 persen dari total pagu sebesar Rp 2,57 triliun.
“Realisasi BPP yang pertama untuk belanja pegawai mencapai 5,3 persen atau Rp 29,32 miliar dari pagu sebesar Rp 552,79 miliar. Kedua belanja barang mencapai 2 persen atau sebesar Rp 15,32 miliar dari pagu sebesar Rp 774,48 miliar,” sebutnya.
Kemudian realisasi belanja modal hingga 31 Januari 2023 baru mencapai Rp 1,54 miliar dari pagu Rp 1,29 triliun atau sebesar 0,1 persen.
“Selanjutnya, realisasi belanja bantuan sosial masih belum ada atau nihil dari pagu Rp 0,14 miliar,” bebernya.
Sedangkan realisasi untuk TKD telah mencapai Rp 627,57 miliar atau 11,81 persen dari pagu sebesar Rp 5,31 triliun. Juanda menjabarkan anggaran TKD ini digunakan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan DAK Non Fisik, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal (DIF) yang disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Pemerintah Kabupaten Malinau.
“Untuk rincian realisasi dana TKD ini dari DBH sebesar Rp 326,48 miliar atau 16,2 persen dari pagu sebesar Rp 2.02 triliun. Kedua, realisasi DAU sebesar Rp 301,09 miliar atau 12,2 persen dari pagu Rp2,47 triliun. Selanjutnya, untuk DAK Fisik, DAK non fisik, DD dan DIF sampai saat ini belum terealisasi,” tuturnya.
Juanda menambahkan dari sisi kinerja pendapatan negara lingkup KPPN Tanjung Selor selama 2023, secara agregat terealisasi sebesar Rp 3,75 miliar atau 15,07 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 24,87 miliar. Penerimaan tersebut disumbangkan dari penerimaan bukan pajak.
“Kami terus mendorong kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker dan pemda agar berupaya secara maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN,” paparnya.
Selain itu, pihaknya berharap agar satker dan pemda dapat membuat langkah strategis guna memacu kinerja keuangan tahun 2023. Di antaranya dapat dilakukan dengan percepatan pelaksanaan program/kegiatan/proyek, pengadaan barang/jasa, dan meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja.(*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli
