benuanta.co.id, BULUNGAN – Menteri Sosial (Mensos) RI Tri Rismaharini kembali ke dua kalinya kunjungan kerja di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Risma mengunjungi Desa Karang Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara.
Mensos Risma mendengarkan langsung pemaparan Kades Karang Agung, Jasmin yang mengatakan setiap tahun data usulan penerima PKH selalu berubah-ubah.
“Namun, selama ini data yang menerima tidak berubah. Jadi, tidak ada penambahan. Sehingga, hal ini menjadi kecemburuan bagi warga lainnya,” ucapnya Rabu (25/1/2023).
Menurutnya, banyak masyarakat yang membutuhkan namun demikian, ada juga warga yang sudah tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat tersebut.
“Iya, kalau kondisi warga kita sudah mampu. Otomatis kita coret sebagai penerima program keluarga harapan,” ungkapnya.
Dalam hal ini, Ia menegaskan Pemerintah Desa (Pemdes) Karang Agung memastikan akan menyalurkan bantuan secara profesional.
“Namun itulah, usulan itu selalu ditolak.
Tahun ini, kami juga tidak menyalurkan bantuan BLT (bantuan langsung tunai) dana desa (DD). Sebab, jumlah warga di Karang Agung ini cukup banyak. Apalagi alokasinya hanya 10 persen saja,” bebernya.
Jikapun disalurkan tentu baginya akan menimbulkan masalah besar. “Sehingga, disepakati BLT DD tidak disalurkan,” jelasnya.
Kemudian dari pantauan benuanta.co.id, Mantan Walikota Kota Surabaya dua periode ini langsung mencatat kebutuhan masyarakat mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai tidak tepat sasaran hingga masalah Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“Kalau untuk data PKH besok staf saya tinggal di sini. Biasa memang saya begitu kalau saya di daerah saya selalu tinggalkan staf saya,” ungkapnya Selasa (24/1/2023).
Tak hanya itu, Risma juga menilai persoalan PKH dan BLT terlambat disalurkan kepada warga yang membutuhkan karena ada gangguan teknis dari OPD terkait.
“Mungkin ada data yang belum dimasukkan operator mereka. Nanti kita akan tahu karena teknologi tidak bisa menipu dan tidak bisa diakali,” ujarnya.
Bahkan mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya itu juga mengatakan bakal pelajari keluhan kebutuhan masyarakat desa karena ada beberapa di luar kapasitasnya sebagai Mensos RI
“Program-program itu harus saya pelajari. Mana kewenangan saya, mana yang bukan karena saya bukan menteri PU. Makanya yang saya pelajari mana yang Kemensos bisa, saya kan harus komunikasi dengan Staf saya dulu, supaya mereka juga tidak kena masalah hukum,” bebernya.
Bahkan pihaknya menegaskan sebagai Mensos RI dan didampingi jajarannya di Kementerian program kerja tahun ini akan lebih fokus ke pemberdayaan.
“Sebetulnya kita fokusnya ke pemberdayaan. Jadi tadi mereka tidak mengeluh tentang misalnya masalah bansos itu kita akan dalami dan mungkin kita bisa video conference dengan kepala desa supaya nanti program nya sejalan dan tidak ada masalah,” pungkasnya.(*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Ramli
