benuanta.co.id, NUNUKAN – Setelah beberapa bulan vakum, Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Kalimantan Utara (KPMKU) Jabodetabek kembali mengadakan pertemuan internal pada Sabtu 24 September 2022 lalu. Dengan beberapa agenda pembahasan, mulai dari kondisi organisasi, kendala yang dihadapi anggota hingga isu daerah yang sedang ramai diperbincangkan.
Untuk kondisi organisasi, sejak didirikan 2018 lalu, era Gubernur Irianto Lambrie sampai kini era Gubernur Zainal Paliwang, pengurus KPMKU belum memiliki Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang resmi dari Pemprov Kalimantan Utara.
“Sebagai organisasi yang sifatnya kedaerahan, kita belum bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan atas nama KPMKU. Sebab kita belum memiliki legalitas secara administrasi, yaitu SK kepengurusan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemprov Kaltara,” Kata Ketua Umum KPMKU Dedi Herdianto, Senin (26/9/2022).
Kemudian, persoalan koordinasi antar mahasiswa maupun pemuda Kaltara di Jabodetabek juga menjadi kendala. Hal ini dipersulit dengan tidak adanya asrama mahasiswa yang disediakan pemprov kalimantan utara sebagaimana mahasiswa daerah di kota besar lainnya.
“Permasalahan lainnya adalah pemuda maupun mahasiswa asal Kalimantan Utara yang berada di wilayah Jabodetabek sulit untuk dikoordinasikan dengan baik. Mengingat belum tersedianya asrama yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,” ujar Dedi.
Bahkan, para pemuda dan mahasiswa Kaltara yang berada di Jakarta, sempat menumpang di Asrama Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Kalimantan Timur (KPMKT). Meskipun sebenarnya hal itu bertentangan dari aturan yang dikeluarkan oleh Pemprov Kaltim mengenai penggunaan asrama.
Mereka punya harapan agar surat kepengurusan dapat dikeluarkan dan asrama KPMKU Jakarta dapat disediakan oleh pemprov kaltara. Sehingga kami bisa dengan percaya diri menyuarakan kepentingan daerah Kalimantan Utara di pusat pemerintahan Indonesia ini.
“Dengan adanya asrama mahasiswa, kami Keluarga Pelajar mahasiswa Kalimantan Utara di wilayah Jabodetabek dapat berkolaborasi dengan organisasi-organisasi daerah lainnya untuk kepentingan Indonesia yang lebih baik. Untuk itu penyediaan asrama bagi mahasiswa kaltara harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah provinsi kalimantan Utara,” jelasnya.(*)
Reporter: Darmawan
Editor: Ramli
