benuanta.co.id, TARAKAN – Hampir semua sektor pengerak ekonomi terdampak akibat naiknya harga BBM. Termasuk para nelayan yang kerap mengeluhkan kekosongan stok solar, sejak sebelum kebijakan harga BBM ini dinaikkan.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kaltara, H. M. Nurhasan Alhuda menyampaikan nomor speed maupun kapal yang berkapasitas di bawah 40 PK tidak terdata di dinas perikanan maupun dinas perhubungan.
“Jumlahnya kisaran hampir 4.000 dan itu setiap hari rebutan (BBM subsidi) dengan speed reguler,” ujarnya, Sabtu (10/9/2022).
Ia menuturkan pihaknya juga kerap kali membeli BBM sebelum kenaikan harga dengan harga Rp. 10.000. Tentu hal ini memberatkan pihaknya karena tak ada pendataan oleh finas terkait selama ini.
“Anehnya pas mau mendata buat SPBN nama nama kami dimasukan, karena persyaratannya pendirian harus ada minimal 500 sampai 1000 nelayan. Kenyataannya nelayan setengah mati cari BBM,” bebernya.
Ia menegaskan, tak mungkin bagi pihaknya untuk melakukan demonstrasi terkait kenaikan BBM. Namun, pihaknya akan melakukan demo jika tidak mendapatkan alokasi BBM.
“Tolonglah dinas yang berkepentingan, SPBN juga tolong diperiksa itu untuk nelayan, kalau bukan nelayan siapa. Kalau reguler (speed) tidak masalah kalau nelayan kami ini setengah mati tidak bisa dapat,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Perikanan Kota Tarakan, Ardiansyah menerangkan sebenarnya permasalahan ini telah dibahas oleh Pemerintah Kota Tarakan seperti data jumlah nelayan, perahu serta kapasitas mesin.
“Sudah kita data dengan bagian ekonomi, dari data itu dihitung dan keluarlah kuota dan sudah berjalan dengan baik bahkan pihak Pertamina juga memberikan kuota sesuai data itu bahkan lebih, tapi nyatanya kurang berarti ada sesuatu yang terjadi,” terangnya.
Menurutnya, hal ini yang perlu diselesaikan. Semisal ada pengepul BBM yang membuat kuota BBM untuk nelayan menjadi kurang. Tak hanya itu, pengusaha speedboat dari wilayah lain seperti Bulungan, Malinau yang melakukan pengisian BBM di wilayah Tarakan tentu juga akan mengurangi kuota yang sudah ditetapkan.
“Yang tadinya lebih jadi kurang, bukan datanya. Tapi penerapan di lapangan. Semuanya harus mengawasi, seperti pemerintah dan kepolisian kita harus dalami,” tuturnya.
Data ini dikatakan Ardiansyah, bersifat dinamis yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bahkan data yang saat ini pihaknya akumulasikan memang dikhususkan untuk nelayan pembudidaya dan nelayan tangkap.
Namun sejak 3 bulan lalu, pendataan ini sudah dilimpahkan ke UPT Pelabuhan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara.
“Bukan lagi dinas perikanan kota, jadi sejak 3 bulan lalu saya tidak tahu kesulitan ini tapi nanti saya akn sampaikan langsung ke Dinas Perikanan Provinsi melalui UPT Pelabuhan Perikanan,” tandasnya. (*)
Reporter: Endah Agustina
Editor: Yogi Wibawa
