benuanta.co.id, BULUNGAN – Pemenuhan perumahan bagi masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota TNI Polri. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPR Perkim) Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan pengusulan kepada Kementerian PUPR.
Kepala Dinas PUPR Perkim Kaltara Datu Iman Suramenggala melalui Kepala Bidang Perumahan Chairunnisah mengatakan pengusulan itu telah dilakukan melalui Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU) milik Direktorat Jenderal Perumahan.
“Kami telah mengusulkan melalui sistem bernama SIBARU, yang dilakukan sejak tahun lalu,” ucap Kepala Bidang Perumahan Chairunnisah kepada benuanta.co.id, Kamis 8 September 2022.
Dia menyebutkan, usulan tersebut berupa rumah khusus (Rusus) yang terletak di Kawasan Kota Baru Mandiri (KBM) yang nantinya diperuntukkan bagi ASN Pemprov Kaltara. Selain Rusus, Bidang Perumahan juga mengusulkan rumah susun (Rusun).
“Untuk rusun ini akan dibangun bagi prajurit Korem 092 Maharajalila, lokasinya diusulkan untuk dibangun di Kampung Arab, rencananya 3 lantai dan dibangun vertikal,” tuturnya.
Pengusulan rusus ini sendiri, kata dia, atas persetujuan dari Kementerian PUPR. Namun sebelum dilakukan pembangunan, oleh pusat menginginkan agar sudah ada lahan yang matang. Sehingga ketika sudah ada anggaran langsung dilaksanakan pembangunan.
“Kami sudah dapat jatah dari Kementerian PUPR dengan syarat kita bukan jalan dan keinginan pusat mau membantu ketika lahannya sudah matang,” paparnya.
Dari pengusulan sebanyak 300 unit rusus ini, hanya diberikan kuota sebanyak 100 unit. Penyusutan unit ini sendiri permintaan dari Satker Penyediaan Perumahan, di mana ada pembatasan hanya 100 unit.
“Rencana Rusus itu kemarin kita minta 300 unit, hanya saja dari Satker Penyediaan Perumahan itu menyanggupi hanya 100 unit,” bebernya.
Chairunnisah menyebutkan, dari 100 unit rusus tersebut untuk lahannya di batasi hanya 2 hektare. Di mana lahannya untuk 50 unit itu harus 1 hektare.
“Karena ada 100 unit maka luasan lahannya 2 hektare. Tapi ini juga tergantung dari pusat, kita hanya mengusulkan,” jelasnya.
Dirinya menambahkan, untuk Rusus pihaknya memperkirakan di tahun 2024 baru bisa dibangun, sedangkan tahun 2023 fokus melakukan pematangan lahan.
“Nanti di sana untuk semua bidang di Dinas PUPR akan turun mengambil perannya masing-masing, dilakukan secara kolaborasi,” pungkasnya.(adv)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli
