Pemprov Terima Masukan Semua Kepala Daerah, Akan Dibahas Lagi

benuanta.co.id, BULUNGAN – Konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2023 yang digelar oleh  Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Provinsi Kalimantan Utara, banyak menerima masukan dari para Bupati dan Walikota se Kaltara.

Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal Arifin Paliwang S.H M.Hum menuturkan, semua masukan yang berasal dari kabupaten kota akan dilakukan pembahasan lagi, untuk diterapkan pada tahun 2023 mendatang.

“Masukan semua bupati/walikota kita himpun. Masukan itu akan kita rapatkan lagi dan menyesuaikan dengan anggaran di tahun 2023.  Banyak masukan dari kabupaten kota itu semua kita akomodir,” ujar Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang kepada benuanta.co.id, Senin 21 Februari 2022.

Hanya saja dari masukan ini, kata dia masih akan dipilah dan selektif untuk dijadikan prioritas. Hal ini untuk menyesuaikan dengan anggaran yang akan turun di tahun 2023. Dirinya berharap APBD 2023 terjadi peningkatan.

Baca Juga :  Tak Disokong DAK, Disperindagkop Kaltara Upayakan SOA Berjalan dengan APBD

“Kita selektif untuk menjadi prioritas. Apabila APBD kita mencukupi untuk akomodir semuanya, ya kita laksanakan,” jelasnya.

Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali dalam RKPD ini meminta agar Pemprov Kaltara bisa memberikan bantuan dalam pengurusan lahan yang diajukan untuk menjadi pusat pemerintahan Tana Tidung. Di mana saat ini berkasnya masih berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“KTT kita sudah bantu dan kewajiban Pemprov untuk membantu semua. Termasuk masalah lahan tanah, kita bantu di KLHK, jadi sudah di ACC ibu Menteri LHK lahannya 400 hektare,” sebutnya.

“Kita sendiri telah minta seribu baru di ACC 400 hektare. Mudah-mudahan bertambah lagi 200, sehingga KTT punya lahan pasti untuk ibukota kabupaten,” tambahnya.

Baca Juga :  Buruan Healing! Tarif Jasa Kebandarudaraan Diskon 50 Persen dan Tiket Pesawat Diskon 10 Persen

Kemudian permintaan Wakil Bupati Nunukan Hanafiah terkait Rumah Sakit Pratama Krayan yang belum berlistrik, Gubernur Kaltara menuturkan bentuk dukungan Pemprov Kaltara terhadap RS Pratama yang belum berlistrik, saat ini telah teraliri listrik.

“Listriknya sudah lama menyala, itu kita perjuangkan ke PLN supaya menjadi prioritas listrik sampai di RS Pratama di Krayan. Bupati Nunukan bahkan sudah menunjuk dokter untuk menjadi kepala RS Pratama itu,” ucap Zainal.

Adapun paparan Bupati dan Walikota Se Kaltara di antaranya Bupati Bulungan Syarwani mengatakan komitmen dan prioritas Pemerintah Kabupaten Bulungan di tahun 2023, berupa pengembangan pertanian untuk mendukung program pembangunan KIPI.

Kemudian dari Walikota Tarakan melalui Sekretaris Daerah Kota Tarakan Hamid Amren menjelaskan prioritas pembangunan 2023 seperti peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan UMKM, pemerataan air bersih, pengembangan pemukiman, rehabilitasi kawasan kumuh, optimalisasi penanganan bencana berupa longsor.

Baca Juga :  Periksa Speedboat di SDF Tarakan, Polisi Temukan 2 Buruh Positif Metafemtamina

Lalu dari Wakil Bupati Nunukan Hanafiah menuturkan Pemkab Nunukan tahun 2023 akan melaksanakan pengembangan pertanian organik berada di Kecamatan Krayan. Pengembangan telekomunikasi khususnya mengurangi daerah blank spot di perbatasan, pembangunan infrastruktur di pedesaan.

Meminta ada pembangunan SMK yang dilengkapi asrama di Lumbis Pansiangan dan SMA di Lumbis Hulu yang dilengkapi asrama. Pihaknya juga meminta Pemprov Kaltara turun tangan untuk membantu pengaktifan Rumah Sakit Pratama di Krayan.

Sementara dari Bupati Malinau Wempi W Mawa meminta Pemprov Kaltara agar turun tangan dalam mempermudah pengurusan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Malinau khususnya di Sungai Boh. (*)

Reporter: Heri Muliadi

Editor: Ramli

WhatsApp
TERSEDIA VOUCHER

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *