benuanta.co.id, TARAKAN – Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mewacanakan untuk menghapuskan status tenaga honorer di pemerintahan.
Wacana ini mengacu kepada PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK yang akan di laksanakan pada tahun 2023 mendatang.
Badan Kepegawaian, Pengembangan, dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tarakan, Budi Prayitno mengatakan meski kebijakan belum disahkan secara resmi hal ini akan menyulitkan nantinya.
“Memang tenaga PNS kita kan kurang, artinya tidak secara keseluruhan terpenuhi,” katanya, Senin (31/1/2022).
Kekurangan PNS inilah yang menyebabkan tenaga honorer lebih banyak membantu dan mengisi tugas PNS.
Tidak hanya itu, Budi juga menerangkan bahwa tenaga honorer di Tarakan juga meliputi bidang kebersihan.
“Tenaga honorer cukup aja di Tarakan karena untuk menutup istilahnya kan kekurangan yang belum terisi oleh PNS, ada juga pekerjaan yang lain-lain di pemakaman, pertamanan itu DLH, kemudian retribusi Dispora,” terangnya.
Ia melanjutkan sementara ini jumlah tenaga honorer sebanyak kurang lebih 2000. Ia juga menegaskan selama ini pemerintah kota Tarakan tidak pernah menemui kendala dalam hal penggajian ke tenaga honorer.
Adapun menurutnya pemerintah daerah akan merasakan kesulitan karena akan banyak pekerjaan yang nantinya tidak diisi.
“ASN kisaran 2.800an ditambah honorer jadi 4000an tapi udah include semua seperti tenaga penyapu jalan dan lain-lain,” tuturnya.
“Tenaga penyapu jalan itu kan tidak mungkin jadi PNS atau P3K, jadi kita lihatlah secara aturannya seperti apa, apakah nanti kedepannya outsourcing atau tetap dengan tenaga kontrak. Kebutuhannya supaya jalan semua kerjaan di daerah,” pungkas Budi. (*)
Reporter: Endah Agustina
Editor: Ramli
