Malinau – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malinau menggelar kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang dihadiri oleh Bupati Malinau Wempi W Mawa,.SE bersama dengan jajaran Frokopimda.
Usai kegiatan Kepala BPS Kabupaten Malinau Supriyanto, S.ST, mengatakan kegiatan ini dilakukan agar dapat mewujudkan harapan dari tuntutan masyarakat agar ke depan tercipta birokrasi yang transparan, akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang semakin tinggi.
Demikian pula harapan akan adanya kualitas pelayanan publik yang baik semakin meningkat. Hal ini telah menjadikan reformasi birokrasi sebagai hal yang mutlak dilakukan untuk instansi pemerintah.
“Dengan adanya zona integritas diharapkan ke depan proses reformasi birokrasi suatu instansi menuju WBK dan WBBM dapat berjalan semakin cepat dan terukur dan hal ini.juga sesuai dengan instruksi bapak presiden dan hal ini juga sejalan dengan visi-misi dari BPS Provinsi Kalimantan Utara dan BPS RI,” kata Supriyanto.
Agar hal itu dapat segera terwujud, Supriyanto pun mengharapkan dukungan dari semua pihak, agar ke depan Malinau dapat menjadi daerah yang benar-benar jauh dari kata korupsi, nepotisme dan menjadi daerah yang transparan, bersama BPS yang selama ini menjadi salah satu instansi Bank data daerah.
“Oleh karena itu peran serta bapak, ibu semua sangat diharapkan untuk bersama-sama bersinergi dalam mewujudkan BPS Kabupaten Malinau sebagai wilayah bebas korupsi dan sebagai wilayah birokrasi bersih dan melayani,” tuturnya.
Disisi lain dalam sambutannya, Bupati Malinau Wempi W. Mawa, S.E, mengatakan dalam agenda reformasi birokrasi menuju Indonesia maju tahun 2025, aparatur pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas dalam kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial.
Menurut Wempi hal itu diagendakan agar ke depan aparatur dapat memiliki kompetensi diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip good government.
“sejalan dengan visi Kabupaten Malinau yang mandiri, sejahtera, didukung oleh pemerintahan yang profesional, tentu prinsip seperti ini akan menjadi pedoman untuk kita agar ke depan Malinau sepenuhnya dapat menjadi WBK dan WBBM bersama dengan instansi lain yang ada dalam jajaran Pemkab,” ujarnya.
“Karena itu saya memandang bahwa pencanangan zona integritas ini sangat penting dan perlu dilaksanakan oleh setiap satuan kerja dan OPD yang ada,” tutupnya.(*)
Reporter: Osarade
Editor: Ramli
