Covid-19 atau akrab disebut Corona menunjukkan angka penurunan yang signifikan beberapa bulan terakhir. Turunnya angka pasien terkonfirmasi Corona tersebut dimulai pada awal Februari 2021 lalu, yang diikuti beberapa daerah di Indoneisa termasuk Kalimantan Utara (Kaltara). Turunnya angka terkonfirmasi itu bisa saja disebabkan beberapa faktor, dan ke depannya dapat berdampak langsung dengan pemulihan ekonomi serta kembalinya belajar-mengajar di sekolah-sekolah yang sempat tertunda hampir setahun belakangan ini.
CORONA menjadi salah satu virus yang sukses melumpuhkan hampir seluruh sektor pendukung di Indonesia. Sejak mengantam nusantara pada akhir 2019 lalu, corona menjadi momok yang menakutkan sekaligus ancaman bagi pemerintahan. Seiring berjalannya waktu, pemerintah pusat dan daerah terus berupaya mencari jalan keluar agar keluar dari belenggu corona. Mulai dari pembatasan skala besar hingga mikro dilakukan untuk menekan angka pasien terkonfirmasi covid-19.
Sejak wabah Covid-19 masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020 hingga sekarang, tercatat penyebaran kasus terkonfirmasi Covid-19 di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sebanyak 11.828 kasus (berdasarkan data Satgas Covid-19 Kaltara per 4 Mei 2021). Kabar baiknya, tren kasus Covid-19 di Kaltara telah menunjukkan penurunan angka kasus yang cukup signifikan.
Walaupun masih terdapat penambahan kasus tetapi jumlahnya tidak banyak seperti akhir tahun 2020 angka penularan sempat mengkhawatirkan kala itu. Bahkan, setiap hari tercatat tiga digit angka penambahan kasus di Kaltara. Namun hari ini, penambahan kasus masih ada tetapi sedikit dibandingkan jumlah kesembuhan lumayan banyak.
Secara umum dari 11.828 kasus yang ada di Kaltara, sebanyak 11.402 orang telah dinyatakan sembuh dari corona. Persentasenya telah mencapai angka 98 persen kesembuhan. Tentu hal ini sangat baik bagi warga Kaltara. Artinya, menyisakan 2 persen atau 237 pasien yang masih dalam perawatan.
Satgas Covid-19 Kaltara membenarkan penurunan kasus di Bumi Benuanta. Namun, satgas belum mau menjelaskan secara mendetail soal penurunan kasus ini karena dikhawatirkan masyarakat mengabaikan protokol kesehatan (prokes). Apalagi di masa saat ini kekhawatiran pemerintah pusat terhadap masyarakat yang hendak mudik lebaran.
“Saya khawatir kalau disampaikan penurunan kasus akan melemahkan prokes di masyarakat, seperti kejadian di India,” ujar Juru Bicara Satgas Covid-19 Provinsi Kaltara Agust Suwandy kepada Benuanta.
Satgas mengisyaratkan masyarakat Kaltara jangan lupa diri sekalipun kasus COVID-19 menunjukkan penurunan angka kasus atau cenderung melandai, kewaspadaan terhadap penyebaran kasus harus diutamakan penerapan protokol kesehatan Covid-19 di manapun masyarakat tersebut berada.
Dari data satgas, angka kematian setelah terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 189 orang atau 1,6 persen. Jika dirincikan data kasus di Provinsi Kaltara, Kota Tarakan mencatat kasus terkonfirmasi paling banyak yakni 6.069 kasus.
Telah dinyatakan sembuh 5.903 orang dan masih dirawat 56 orang dengan kasus kematian 110 orang. Kemdian menyusul Kabupaten Bulungan pada 2.915 kasus. Kesembuhan 2.781 orang. Sebanyak 88 masih dirawat dan 46 orang meninggal dunia.
Selanjutnya Kabupaten Nunukan dengan jumlah kasus 1.398 kasus. Telah sembuh 1.316 orang. 59 orang masih dirawat dan kasus meninggal dunia sebanyak 23 orang.
Menyusul Kabupaten Malinau dengan 1.009 kasus terkonfirmasi. 974 orang telah sembuh. 28 orang masih dirawat dan 7 orang meninggal dunia. Terakhir Kabupaten Tana Tidung dengan 437 kasus positif. Sembuh 428 dan masih dirawat 6 orang serta meninggal dunia 3 orang.
Sebelumnya, Indonesia dan beberapa daerah dengan kasus corona tertinggi terbilang terpukul dengan jumlah pasien yang setiap harinya meningkat. Seperti halnya Kaltara dimana daerah-daerah penyumbang pemasukan untuk Kaltara harus terduduk lesu lantaran sektor ekonomi berjalan lamban yang disebabkan tingginya kasus corona.
Akademisi Ahli Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tarakan, Dr. Ana Sriekaningsih, SE, MM berpendapat pandemi covid-19 memberikan efek domino pada semua sektor diantaranya krisis kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan.
Menurutnya, krisis kesehatan telah dapat dikendalikan dengan adanya vaksin dan kesadaran masyarakan menjalankan prokes. Dampak sosial begitu juga telah ditangani oleh pemerintah dengan banyak cara, seperti bansos, BLT, kartu prakerja, keluarga harapan dan lainnya. semua itu untuk masyarakan yang terdampak langsung oleh Covid-19 seperti PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya.
“Kemudian di sisi ekonomi dan keuangan pemerintah juga telah melakukan banyak hal dalam menopang UMKM, BUMN, korporasi, dengan memberikan program-progeam yang mengarah pada pemulihan ekonomi. Jadi, jika ditanya adakah pertumbuhan ekonomi yang signifikan, ya tentu belum terlihat signifikan tapi pemulihan ekonomi telah dapat dirasakan sedikit demi sedikit,” jelas Dr. Ana.
“Telah ada aktivitas perjalanan dinas, transportasi berjalan, bisnis pun begitu meskipun masih dalam jumlah terbatas dan menjalankan prokes. Harapannya pemulihan ekonomi berjalan dengan baik, serapan dana tepat sasaran, sehingga apa yang diharapkan dapat pula dirasakan,” tambahnya.
Sementara itu, Akademisi Ahli Ekonomi Universitas Borneo Tarakan, Dr. Syaiful Anwar, SE, M.Si sependapat kasus COVID-19 di Tarakan telah melandai cenderung menunjukkan data penurunan angka kasus. Ia menilai beberapa faktor bisa menjadi penyebab penurunan kasus seperti adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan masyarakat taati protokol kesehatan COVID-19. Ditambah lagi adanya pelarangan mudik lebaran 2021 oleh pemerintah pusat.
“Dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi karena tidak jadi mudik masyarakat dari Kaltara keluar daerah, mereka membuat pendapatan mereka membelanjakan barangnya di daerah kita Kaltara akhirnya pertumbuhan ekonomi (khusus Kaltara) menjadi meningkat,” ungkap Dr. Syaiful.
Namun, kondisi itu harus dibarengi dengan ketersediaan komoditi yang dibutuhkan masyarakat menjelang lebaran. Seperti bahan bumbu dapur, daging, telur dan lainnya. Kondisi itu tentu bisa memicu pertumbuhan ekonomi. Walaupun saat ini secara nasional dalam upaya pemilihan ekonomi.
“Tergantung lagi produksi atau ketersediaan barang kebutuhan seperti telur, daging, bumbu-bumbu, mau tidak mau pemerintah menyikapi hal tersebut agar geliat ekonomi berputar terus,” ujarnya.
“Dampak pandemi terhadap pelarangan mudik memang luar biasa walaupun tujuannya untuk memutuskan mata rantai penyebaran, di Kaltara ini banyak juga TKI dari Malaysia, mereka kena pelarangan itu, semua moda transportasi dilarang dari laut sampai udara, menurut saya efektif yang dilakukan pemerintah terhadap larangan itu,” sambungnya.
Dekan Fakultas Ekonomi UBT ini menilai soal silaturahmi dengan orang tua dari jarak jauh dapat memanfaatkan alat komunikasi modern saat ini seperti gadget. “Tidak selamanya begini, salah satu untuk memutus mata rantai seperti itu,” tandasnya.
Upaya mempercepat pemulihan ekonomi disaat masih pandemi dan tren kasus Covid-19 telah mulai melandai, kata Dr. Syaiful, untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat sudah banyak yang sehat terutama pelaku ekonomi dan masyarakat sebagai konsumen harus terjaga jangan sampai ada kasus lagi dan harus ada kucuran dana dari pemerintah.
“Seperti kebijakan stimulus yang dilakukan pemerintah pusat sampai ke daerah sepanjang pemerintah itu punya anggaran, kemudian pengaruh THR terhadap pertumbuhan ekonomi sangat luar biasa, pegawai/karyawan menerima gaji dobel setelah menerima THR, pergilah belanja kebutuhan hari raya (terjadi perputaran ekonomi yang signifikan),” tuturnya.
Pemulihan ekonomi Kaltara pasca menurunnya fase kasus covid-19 juga bakal diikuti proses belajar mengajar di Kaltara. Juli mendatang Pembelajaran Tatap Muka (PTM) akan digelar di Provinsi Kaltara termasuk Kota Tarakan. Berbagai persiapan telah dilakukan satuan pendidikan agar pelaksanaan PTM sesuai dengan perencanaan yang sudah matang.
Mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, syarat PTM selain telah mematuhi protokol kesehatan, satuan pendidikan harus menggelar simulasi prokes. Tak hanya itu, untuk memastikan kesiapan tenaga pengajar pun harus disuntikkan vaksin Covid-19 untuk mencegah penyebaran corona.
Keseriusan pemerintah memulai PTM ini juga dikatakan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltara Cabang Tarakan Akhmad Yani, S.Pd, M.Pd, belum lama ini telah digelar FGD (Focus Group Discussion) di Kaltara oleh dinas pendidikan, satuan pendidikan, komite sekolah dan pihak terkait.
“Kita melakukan persiapan pembelajaran tatap muka, bahkan kita sudah menggelar FGD, ada progres yang akan dilakukan satuan pendidikan, hasilnya akan diserahkan pasca lebaran seperti persiapan dalam bentuk video simulasi, ada laporannya dalam bentuk faktual,” ungkapnya kepada Benuanta.
Dengan simulasi ini akan akan dapat diukur pelaksanaan PTM nantinya. Namun diakui Yani, pelaksanaan PTM tetap merujuk pada SKB 4 menteri. Sebelum PTM dimulai, target disdik semua tenaga pendidik sudah divaksinasi. Diketahui, dari 800-an guru setingkat SMA/SMK di Tarakan belum mengikuti vaksinasi. Tetapi kata Yani, untuk guru di cabang disdik sudah ada yang divaksin.
“Diharapkan pada Juli itu semua tenaga pendidik sudah divaksin baik tahap satu dan tahap dua, akhir Mei tahap satu dan Juni tahap kedua hingga klir Juli proses PTM sudah bisa berlangsung,” ujarnya.
Yani memastikan, pada pekan ketiga Juli 2021 proses PTM masuk tahun ajaran baru sudah dapat digelar. Sejumlah pekerjaan rumah (PR) satuan pendidikan saat ini adalah melengkapi administrasi seperti mengisi daftar isian Dapodik (Data Pokok Pendidikan).
“Secara adminstrasi harus mengisi daftar isian di Dapodik, ini prokes juga, kemudian simulasi itu terakhir, kemudian juga kesediaan orang tua melakukan PTM, ekosistem sekolah termasuk tenaga pendidik, masyarakat sekitar sekolah, komite, juga ada kesepakatan bersama puskesmas atau dinas kesehatan setempat melalui puskesmas, terkait jika terjadi kasus seperti apa penangannya, guru yang memiliki komkorbid dibuatkan datanya, terakhir semua guru bisa mengikuti vaksin,” terang Yani.
Menurutnya, di Indonesia termasuk terlambat dalam pelaksanaan PTM. Sejumlah negara di luar sana telah PTM. Ia menegaskan rencana PTM ini masih hasil keputusan menteri pendidikan belum lama ini. Setelah terjadi tsunami Covid-19 di India, pihaknya masih menunggu arahan mendikbud.
“Kita termasuk yang telat melaksanakan PTM di Asia Pasifik. Katanya ada tsunami covid-19 di India bisa jadi bahan atau arahan lebih lanjut dari Menteri Pendidikan, sekarang belum ada arahan. Sekarang inikan ada pengetatan seperti pelarangan mudik, transportasi yang tersedia sangat di batasi, termasuk pesawat kecuali cargo, mudahan tidak ada gelombang Covid-19 di Indonesia,” pungkasnya.
Indonesia dan daerah lainnya termasuk Kaltara tak boleh sesumbar dengan adanya penurunan kasus corona tersebut. Jika masyarakat terlena dan akhirnya terkesan cuek dengan protokol kesehatan (prokes) Covid-19, bisa saja ledakan kasus corona kembali terjadi. Sehingga diperlukan kerjasama yang baik dari pemerintah dan masyarakat, terutama peraturan larangan dan pembatasan aktivitas kegiatan di seluruh sektor. Tujuannya tak lain agar Indonesia terbebas dari wabah corona, dan upaya pemerintah yang dijalankan dengan baik oleh masyarakat sejauh ini bisa diraih dengan sempurna serta kembali kepada aktivitas normal. (kik/ram)
