TARAKAN – Lika-liku pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) akhirnya mendapat angin segar dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan untuk dilaksanakan disejumlah sekolah. Setelah tarik ulur pelaksanaan PTM dalam situasi pandemi Covid-19 yang sebelumnya dirasakan murid, orang tua maupun pihak sekolah.
Namun kini Walikota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes mememberikan izin tahapan terakhir kepada sekolah-sekolah dalam menggelar kegiatan belajar mengajar di sekolah berdasarkan pertimbangan dan tentu usulan dari Dinas Pendidikan Kota Tarakan.
“Saya kira tidak ada alasan lagi untuk kita tidak memberikan izinnya, karena itu keinginan orang tua, keinginan sekolahnya juga. Apalagi surveinya orang tua yang menginginkan itu (PTM) juga banyak. Jadi (diperbolehkan) sejak itu (persetujuan tahap terakhir) sebenarnya silahkan saja,” ujar Wali Kota Tarakan dr. H. Khairul M.Kes kepada benuanta.co.id, Selasa (20/4/2021).
“Tetapi saya tetap tekankan kemarin dengan Kepala Dinas Pendidikan berserta jajaran, bagi orang tua murid yang tidak setuju PTM dilaksanakan untuk bisa difasilitasi, diakomodir untuk tetap daring. Kita harus Hybird, jadi ada yang daring ada yang luring,” tambahnya.
Kendati sebagian besar yang melakukan PTM berasal dari sekolah swasta. Ditambah hasil survei menyatakan lebih dari 50 persen para orang tua menginginkan anak untuk mengikuti PTM. Belakangan waktu ini, beberapa sekolah yang ada di Tarakan pun terpantau sudah lebih dulu melakukan PTM, atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
Kata Khairul, izin PTM yang telah ditandatanganinya itu hanya untuk melegalkan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah. Namun persoalan protokol kesehatan, orang nomor satu di Bumi Paguntaka, sematan lain Kota Tarakan tersebut tak akan main-main bila ada temuan prosedur yang diabaikan pihak sekolah. Pasalnya, ia menegaskan bakal mencabut izin PTM bagi sekolah yang tak menaati protokol kesehatan.
“Sebenarnya secara de facto mereka sudah mulai. Yang saya lihat dan sepengetahuan saya itu bahkan juga sudah ada yang melakukan wisuda dan segala macam. Seperti yang saya bilang, akan jauh berbahaya kalau ini kita tidak resmikan sehingga mereka sembunyi-sembunyi lalu semakin tidak terkontrol. Kalau kita resmikan begini kan pengawasannya lebih gampang, dia melanggar protokol kesehatan atau tidak,” tandasnya.
Sementara itu, Ika Ratnawati warga Kampung Satu Skip, turut mendukung dan menyambut baik dilakukannya PTM. Menurutnya, sebagai orang tua yang menyekolahkan anaknya disalah satu Sekolah Dasar (SD) di Tarakan ini menyebut sudah selayaknya pemerintah memulihkan sektor pendidikan yang selama ini menghambat proses pembelajaran dan sosial anak. Baik dalam sistem, kurikulum, dan pendidikan karakter.
“Karena pola hidup selama pandemi juga memengaruhi daya ingat dan kecerdasan pada anak. Ya karena minimnya gerak tubuh dan keterbatasan ruang terbuka yang tadinya aktif gerak, terpaksa dibatasi. Apa lagi beban yang menyangkut kesehatan, mental yang belum pernah terjadi (masa) sebelumnya, dan sekarang dialami dari orang dewasa sampai anak-anak sekolah,” katanya.
“Kalau takut sih tidak, yang penting kita ingatkan terus ke anak (Prokes) dan sekolahnya saya pikir bakal komitmen menjaga tetap steril, tetap jaga kontak fisik, pakai masker dan yang paling penting kejujuran kalau ada yang sakit, dari guru atau muridnya jangan disepelekan,” tutupnya.(*)
Reporter: Yogi Wibawa
Editor: Ramli
