KALTARA – Digadang-gadang bakal memborong Partai Politik (Parpol) dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltara 2020 nanti, namun dipastikan beberapa partai besar tidak akan lagi mengarahkan dukungan ke petahana. Setelah sebelumnya PDIP menolak dengan tegas kembali mengusung Irianto Lambrie, kini giliran Partai Gerindra yang menegaskan tak akan bergabung ke koalisi Irianto.
Meskipun tahapan seleksi masih berjalan di internal, namun partai besutan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu sudah memantapkan sikap tidak akan ada nama petahana Irianto dalam seleksi Internal Partai mereka.
“Untuk saat ini kami masih berproses untuk siapa yang akan diusung Partai Gerindra pada kontestasi Pilgub kali ini dan tentu tidak akan ada nama Irianto dalam proses ini,” kata Ketua Desk Pilkada Partai Gerindra Provinsi Kalimantan Utara(Kaltara), Amir Zaglon Saroyan SE.
Mirisnya lagi, langkah yang diambil oleh Gerindra ini kemungkinan akan diikuti oleh parpol-parpol lainnya. Jika hal itu benar terjadi, maka petahana dipastikan hanya bermimpi untuk memborong partai dalam kompetisi Pilgub nantinya.
Karena Wakil Ketua DPD Gerindra ini mengungkapkan, Partai Gerindra saat ini semakin intens menjalin komunikasi dengan Parpol lain untuk tidak mendukung petahana.
“Pada saat ini kami juga hampir sepakat untuk mengikat kebersamaan dengan partai lain, khususnya PDIP dan jika dimungkinkan akan mengusung nama yang sama dan bukan Irianto ya,” lanjutnya.
“Nanti akan terlihat pada akhir Juli ini dan paling lambat pertengahan Agustus nantinya berbarengan dengan turunnya SK dari DPP,” ungkapnya.
Sebagai salah satu Papol paling berpengaruh saat ini, mundurnya Gerindra dan PDIP untuk mendukun Petahana, tentu akan menjadi pukulan telak bagi Petahana saat ini.
Pasalnya, menangnya petahana pada Pilgub 5 tahun lalu tidak terlepas dari besarnya pengaruh politik yang berikan oleh 2 partai besar itu. Namun untuk Partai Gerindra sendiri, ternyata juga memiliki alasan yang sama dengan PDIP untuk tidak mendukung petahana lagi.
Mulai dari tidak berjalannya dengan baik pembangunan yang ada di Kaltara, hingga besarnya arus masyarakat yang ingin pemimpi baru. Hal itu membuat Gerindra berpikir 2 kali untuk kembali ke Petahana.
“Saya kira kami punya mekanisme sendiri dalam menetapkan bacagub atau bacawagub, seperti apa yang diarahkan atau diamanatkan Sekjen Gerindra pada saat rakerda yang lalu. Ditambah hasil wawancara kami dengan para tokoh dan stake holder masyarakat Kaltara yang menginginkan perubahan penggantian kepemimpinan di Kaltara, plus hasil survei yang dilakukan mandiri oleh Partai Gerindra. Jadi putusan ini tentu bukan dari kami pribadi saja,” tutupnya.(*)
Reporter: Osarade
Editor: M. Yanudin
