HASIL PEMBAHASAN LKPJ GUBERNUR KALTARA TAHUN 2019
TARAKAN – Selain rekomendasi yang berkaitan dengan program pembangunan infrastruktur yang ada di Kaltara, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kaltara juga menyampaikan rekomendasi di sektor perekonomian pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltara Tahun Anggaran 2019.
Mengacu pada visi dan misi Gubernur Kaltara yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021, maka khusus pada tahun 2019 tahapan rencana pembangunan Pemprov Kaltara mengambil tema “Memacu Pembangunan Ekonomi Kalimantan Utara yang Berdaya Saing Berbasis Keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM)”. Tematik ini kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Ditarik dari tema Pembangunan ini, fokus utamanya adalah percepatan pembangunan ekonomi yang berdaya saing. Sehingga perlu diukur terlebih dulu seberapa besar peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara dan korelasinya dengan program kerja Pemprov Kaltara. Perlu di-tracking dari sinergi program yang ada karena selain Pemprov juga ada 5 Kab/Kota yang memberikan distribusi PDRB.
Disampaikan Achmad Usman SH, salah satu anggota Pansus DPRD Kaltara untuk LKPj Gubernur Kaltara Tahun 2019, sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan salah satunya adalah tematik di setiap tahun anggaran. Berdasarkan Data Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kaltara Berdasarkan Lapangan Usaha yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Kaltara, ada tiga sektor struktur ekonomi Kaltara yang dari tahun ke tahun selalu menempati posisi tertinggi, berdasarkan angka sementara.
Yang pertama adalah lapangan usaha atau industri Pertambangan dan Penggalian yang pada tahun 2019 lalu persentase lapangan usahanya sebesar 26,94 persen, kedua Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan persentase industri sebesar 15,88 persen, dan ketiga Konstruksi sebesar 13,74 persen.
Meski akumulasi dari keseluruhan sektor usaha secara umum mengalami pertumbuhan sebesar 7,007-7,40% (yoy) tapi jika kita bedah dari distribusinya, ternyata ada beberapa yang dominan dari 17 indikator lapangan usaha. Seperti yg tertinggi sektor Pertambangan dan Penggalian pada tahun 2018 sebesar 27,52 persen yang menurun menjadi 26,94 persen pada 2019, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada 2018 lalu 16,03 persen menurun menjadi 15,88 pada 2019, sementara sektor konstruksi naik pada 2019 yang pada 2018 sebesar 12,91 persen. Namun tahun sebelumnya mengalami penurunan. (selengkapnya lihat gambar grafis).
Kendati demikian, menurut Achmad Usman, dari tiga sektor itu, belum mampu sepenuhnya menyentuh langsung masyarakat menengah ke bawah. Seperti sektor Pertambangan dan Penggalian, yang menikmati justru ekonomi tingkat menengah ke atas atau masyarakat berpenghasilan tinggi. “Kemudian apa pengaruhnya pada perekonomian masyarakat? Apa dia memberi efek ganda? Kalau kita lihat yang menikmati masyarakat berpenghasilan tinggi untuk pertambangan,” jelasnya.
Tak jauh berbeda pada sektor konstruksi. Dijelaskan Usman, dari lapangan pekerjaan ini juga tidak terjadi pemerataan ekonomi masyarakat. Fakta di lapangan, sektor konstruksi ini banyak kegiatan-kegiatan besar seperti multi years dan lainnya yang ternyata dalam pelaksanaannya tidak melibatkan tenaga kerja lokal. Tapi justru menggunakan tenaga kerja dari luar. Sehingga hal ini jelas tidak memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat Kaltara.
Lalu perputaran ekonomi dari sisi pembelian material, proyek-proyek konstruksi yang besar-besar itu para kontraktornya juga mendatangkan materialnya dari luar seperti dari daerah, yang tentunya tidak mendatangkan efek ekonomi kepada masyarakat Kaltara. “Jadi mulai dari pembelian material sampai tenaga kerja tidak memberikan efek ekonomi untuk masyarakat Kaltara,” tegas Usman.
