Oleh sebab itu, Pansus ingin mendorong pemerintah untuk memikirkan langkah strategis, selain outcome dari pembangunan berjalan juga memberikan impact terhadap peluang kerja dan pertumbuhaan ekonomi masyarakat kecil, karena indikator keberhasilan pembangunan di mata masyarakat itu sederhana, kita mulai dulu apa yang dirasakan dalam keseharian, apa kah itu Fasum lingkungan jalan & drainase, meskipun misalnya bukan kewenangan pemprov tentu bisa di bijaksanai dengan pola penganggaran lain sesuai aturan, Selain itu juga memberikan kesempatan pada kontraktor kecil yang sudah pasti memanfaatkan material lokal saja.
Justru yang banyak menjadi tumpuan dan lapangan pekerjaan masyarakat Kaltara adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Masyarakat yang menggantungkan hidupnya di bidang sangat banyak di Kaltara. Namun yang disayangkan, tren pertumbuhannya justru menurun dalam beberapa tahun belakangan.
“Itu artinya kita sulit menemukan gambaran program pemerintah secara strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di masyarakat menengah ke bawah kalau kita lihat dari PDRB dari BPS. Kita tidak menemukan gambaran korelasi yang kuat dengan tema pembangunan pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil atau menengah ke bawah hasil dari data BPS ini,” terang politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Padahal potensi perikanan di Kaltara, kata anggota legislatif dari Fraksi Amanat Pembangunan Nasional Bintang Kebangsaan ini, terluas ada di Indonesia, Sub kategori Perikanan merupakan kontributor terbesar dalam menciptakan nilai tambah terbesar di sektor ini, yaitu sebesar 40,96 persen. Namun ironisnya produksi perikanan seperti udang masih sedikit. Demikian juga harga ekspor yang dalam beberapa tahun belakangan terus menurun.
Sehingga Usman menilai Pemprov Kaltara harus memikirkan dari hulu sampai hilir persoalan perikanan di Kaltara ini. Bagaimana meningkatkan harga di sektor perikanan. Sebab sejauh ini pihaknya belum melihat program-program pamungkas yang bisa menyelesaikan persoalan perikanan di Kaltara, sementara masyarakat Kaltara banyak yang terlibat di sektor ini.
“Tak hanya pembudidaya, tapi juga usaha lain yang tergantung dengan sektor ini. Seperti tukang ojek, tukang gerobak, pasar, dan sebagainya di daerah-daerah pesisir. Namun posisi sruktur ekonomi perikanan, pertanian dan kehutanan ini selalu berada di sektor kedua dalam distribusi PDRB di Kaltara menurut lapangan usaha. Padahal perannya untuk mempengaruhi ekonomi kelas bawah itu besar. Kita dorong lah agar tumbuh,” jelasnya.
“Kita harapkan pemerintah pendekatan perencanaan anggaran juga harus berorientasi pada masalah yang ada. Jangan hanya dirapatkan tapi tidak diselesaikan dalam program. Jika persoalannya hanya sebatas dirapatkan dan tidak diselesaikan dalam bentuk program, kan tidak komprehensif. Kalau didukung program, maka ada anggarannya untuk menyelesaikan itu,” lugasnya.
Dalam rapat paripurna LKPj Gubernur Kaltara 2019, beberapa waktu lalu, Usman juga mengaku menyampaikan pandangannya kepada Pemprov terkait sektor perikanan. Dalam penyampaiannya tersebut, Usman meminta Pemprov Kaltara untuk memberikan perhatian yang cukup, terlebih sektor perikanan Kaltara terdapat beragam komoditi yang sudah dikenal di pasar internasional. Sehingga pemerintah diharapkan hadir dalam memantau peluang dan gangguan pasar internasional terhadap produk perikanan Kaltara yang belakangan terus mengalami penurunan harga.
“Perlu ada keseimbangan informasi antara pihak swasta (trading) dengan masyarakat perikanan Kaltara yang beberapa tahun terakhir mengeluhkan terkait trnasparansi harga dan adanya kesan kartel (pengaturan harga) oleh jaringan bisnis perikanan tertentu. Tentu ini perlu kita jawab dengan program nyata supaya tidak muncul asumsi negatif dari masyarakat perikanan, jika memungkinkan secara aturan bisa saja kita Haier pihak tertentu yang ahli di bidang pemasaran luar negeri, Sudah saatnya Kaltara punya blue print perikanan dan memikirkan rencana hilirisasi untuk pertambahan nilai hasil perikanan,” sarannya.(*)
Reporter: M. Yanudin
