Oleh : Muhamad Nour
(Praktisi Kebijakan Publik)
PRESIDEN RI, Joko Widodo yang visi pembangunan periode pertama pemerintahannya lebih banyak membangun investasi proyek infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, bandara dan lain-lain, pada pemerintahan kedua ini berkomitmen membangun investasi Sumber Daya Manusia (SDM). Komitmen ini juga sudah dituangkan dalam tema Kemerdekaan RI ke 74, yakni SDM Unggul, Indonesia Maju.
Saat ini kita hidup di era dimana semua bisa dilakukan dengan mudah dengan adanya kemajuan teknologi informasi. Teknologi sudah benar-benar mengubah dengan cepat cara orang hidup dan bekerja karena teknologi telah menciptakan berbagai alat dan aplikasi yang berguna, bahkan hanya dengan ujung jari.
Perubahan gaya hidup ini bisa dilihat dari kemudahan orang untuk: (1) berkomunikasi dengan berbagai platform aplikasi untuk pertemuan yang tanpa harus bertemu secara fisik, (2) pembayaran dengan cashless, tinggal tap atau gesek kartu, (3) berbelanja, baik makanan maupun barang, kita tak perlu lagi harus pergi ke toko atau rumah makan, cukup pesan lewat aplikasi. Termasuk beli tiket pesawat, pesan hotel, sangat mudah, (4) Ada berbagai platform film, musik yang mudah diakses di smartphone, baik oleh orang tua dan anak-anak, orang semakin jarang nonton TV analog maupun digital, bisa ditonton, dimanapun, kapanpun, dan (5) Kita bisa pesan transportasi online, yang menjemput dan mengantar kita hingga ke depan pintu rumah.
Sebuah laporan studi Bank Dunia “The World Development Report (WDR) 2019” yang berjudul The Changing Nature of Work yang mempelajari bagaimana cara bekerja sedang mengalami perubahan sebagai dampak positif dari kemajuan teknologi saat ini. Studi ini mengkonfirmasi bahwa dunia kerja secara konstan telah dibentuk ulang oleh kemajuan teknologi dimana banyak perusahaan mengadopsi cara baru produksi, skill yang dibutuhkan, perluasan pasar, dan perkembangan masyarakat.
Di studi lain oleh Microsoft berjudul “Asia Workspace 2020” menemukan banyak pekerja Indonesia merasa tidak dipersiapkan untuk memasuki era digital. Studi ini menyimpulkan bahwa para pemimpin harus meningkatkan kemampuan digital karyawan sehingga memberdayakan karyawan harus menjadi prioritas, untuk meningkatkan sistem, relasi dengan pelanggan dan melakukan perubahan didalam produk.
Sementara itu, Kemenristek telah membuat desain peta jalan menyiapkan SDM unggul menghadapi revolusi industri 4.0 melalui 5 aspek yaitu: (1) Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, (2) Perubahan konten kurikulum yang berbasis kebutuhan dunia kerja dengan teknologi, data, dan ‘humanity’, (3) Sertifikasi kompetensi dan kreativitas lulusan juga menjadi fokus pengembangan SDM di perguruan tinggi diakui asosiasi industri nasional dan internasional, (4) Kolaborasi industri untuk meningkatkan relevansi kurikulum politeknik dan pendidikan vokasi dengan dunia industry, dan (5) Semangat kewirausahaan kreativitas dan jiwa kewirausahaan mahasiswa sejak di bangku kuliah.
DIMANA POSISI SDM DI KALTARA?
Luthfi Muta’ali, ahli perencanaan pengembangan wilayah dari Universitas Gajah Mada dalam salah satu hasil risetnya menyimpulkan bahwa karakteristik daya saing daerah di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menunjukkan aspek yang yang paling berdaya saing adalah fasilitas wilayah/ infrastruktur. Sedangkan aspek yang paling lemah adalah Sumber Daya Manusia. Aspek Kemampuan Ekonomi daerah dan iklim berinvestasi memiliki daya saing yang sedang. Sehingga prioritas peningkatan kualitas SDM harus menjadi perhatian khusus pemerintah.
Hal tersebut disebabkan karena sebagai provinsi termuda di Indonesia maka sebuah wilayah perlu memiliki SDM yang berkualitas yang mampu mendukung program strategis daerah sehingga menciptakan perkembangan wilayah yang kuat dan mampu berdaya saing dengan wilayah lain yang sudah terlebih dahulu terbentuk.
Positifnya, Provinsi Kaltara menurut data Hasil Evaluasi Daerah Otonom Baru (DOB) Hasil Pembentukan Tahun 2012-2013 meraih nilai 90,50 pada tahun 2018, dimana penilaian diukur dengan parameter kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, daya saing daerah, dan tata pemerintahan yang baik. Sementara itu, Indeks Demokrasi Indonesia yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) per 29 Juli 2019, Kaltara menempati posisi ke 4 nasional dengan skor 81,07 dibawah DKI Jakarta (85,08), Bali (82,32), dan Nusa Tenggara Timur (82,32).
Pada kategori penilaian yang lain, Badan Statistik Pusat juga menyebutkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Utara kini menjadi 70,56 (naik katergori tinggi) tahun 2018 dibanding tahun 2017, 69,84 (kategori sedang). Dari capaian baik 3 hasil evaluasi diatas, Kaltara sebenarnya telah memiliki modal baik untuk menyelaraskan program peningkatan SDM yang akan difokuskan pada lima poin: (1) pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, (2) peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja, (3) penguatan konektivitas dan pemerataan, (4) stabilitas pertahanan dan keamanan, serta (5) pemantapan ketahanan pangan, air, energi dan pelestarian lingkungan hidup.
MEMBERDAYAKAN DAN PERCAYA DIRI DENGAN SDM LOKAL
Rancangan road map peningkatan SDM di Kaltara untuk mendukung program prioritas Kalimantan Utara, perlu pengelolaan yang efektif dan efisien yaitu dengan mengakomodasi kebutuhan lokal dan dilakukan secara kolaboratif. Bila mengacu pada fokus 5 poin program peningkatan SDM Kaltara dan sinkronisasi program pemerintah pusat, yang kira-kira penting dilakukan adalah:
- Mendorong kualitas pendidikan dasar yang benar, dengan merekrut guru yang handal, kurikulum yang dirancang dengan baik, metodologi pengajaran yang partisipatif dan eksploratif. Tak kalah penting juga memastikan kehadiran pemerintah untuk mengawasi kebijakan zonasi agar adil.
- Mobilisasi beasiswa Kaltara Cerdas dan subsidi untuk anak Kaltara untuk berkuliah di akademi, sekolah tinggi, politeknik dan unversitas lokal yang ada di Kaltara seperti Universitas Borneo dan Universitas Kaltara. Investasi pendidikan ini tentu menguntungkan baik bagi pemerintah Kaltara dalam rangka memberikan komitmen dan pemberdayaan bagi institusi pendidikan di Kaltara dimana investasi ini secara ekonomi hanya berputar di Kaltara. Yang lebih penting, Dewan Pendidikan Kaltara harus dikelola secara profesional dan dijauhkan dari kepentingan politik.
- Memberi kesempatan guru dan dosen untuk memperoleh program belajar untuk memperluas wawasan pengetahuan dan keterampilan mereka.
- Membangun lebih banyak asrama bagi anak-anak asal perbatasan dan pedalaman agar mereka bisa fokus belajar.
- Membantu membangun kemitraan universitas dengan pihak swasta untuk meningkatkan keterampilan kerja melalui program pemagangan, mentoring, coaching, dan pelatihan serta on the job training. Para ahli teknis dan manajer HRD diundang dalam ruang kuliah untuk berbagi seluk beluk dunia kerja. Output dari kemitraan ini adalah kurikulum belajar yang berbasis kebutuhan dunia kerja dan metodologi belajar untuk memperkuat pemahaman pengetahuan dan keterampilan kerja.
- Disnaker Kaltara, kabupaten/kota bekerjasama dengan universitas memberi layanan persiapan masuk dunia kerja dengan bekerja sama dengan perusahaan dan pihak swasta mengkombinasikannya dengan bursa kerja.
- Investasi besar-besaran pada kesehatan keluarga yang lebih sehat. Program petugas kesehatan yang rutin melakukan pemantauan langsung di masyarakat tentu akan bisa menjadi instrumen untuk deteksi dini masalah kesehatan dan merancang program awareness raising kesehatan agar terjadi perubahan perilaku di masyarakat. Membangun rumah sakit yang bagus infrastukturnya baik tenaga kesehatan maupun peralatan.
- Ketergantungan kita pada sumber daya kelautan dan perikanan sangat tinggi, sekaligus menjadi investasi utama sumber daya alam Kaltara di masa depan. Potensi kelautan dan perikanan ini harus dikembangkan secara maksimal tidak hanya hasil laut tapi juga rumput laut. Perlu dibangun pola pengawasan yang sinergis dan koordinatif untuk menanggulangi penangkapan ikan yang ilegal dan merusak.
- Memberi perhatian pada keterampilan bahasa asing, khususnya Bahasa Inggris dengan perbaikan metode belajar, memperbanyak jam belajar, memperbanyak kompetisi debat Bahasa Inggris dan klub Bahasa Inggris di sekolah-sekolah dan universitas.
- Merancang ulang mentalitas pegawai pemerintah dalam memberikan layanan publik dan menciptakan atmosphere public service yang unggul seperti layanan lembaga swasta.
- Bangun sekolah berasrama khusus anak TKI di Sabah yang ingin melanjutkan sekolah tinggi di Kaltara.
Letak Kaltara yang sangat strategis diperbatasan Malaysia seharusnya bisa menciptakan peluang dalam sektor apapun, untuk memajukan ekonomi, termasuk perdagangan dan pariwisata. Hal ini sangat membutuhkan SDM yang berkualifikasi baik yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Pekerja zaman now diharapkan bisa lebih baik dalam pemecahan masalah yang kompleks, kerjasama tim dan kemampuan adaptasi.
Kompetensi kerja yang dibutuhkan mencakup keterampilan teknis dan non-teknis seperti keterampilan komunikasi interpersonal, negosiasi, pemikiran analitik dan kritis, penguasaan platform komunikasi online, bahasa asing (terutama Inggris), pemecahan masalah, penulisan narasi, narasi grafis visual dan perencanaan kerja yang strategis. Kompetensi ini jarang sekali diajarkan di bangku sekolah dan perguruan tinggi. Bahkan kini, perilaku orang menggunakan media sosial dapat menjadi parameter penting bagi pemberi kerja untuk menerima atau menolak calon pelamar kerja.
Terakhir, rencana pemindahan ibukota ke Kaltim bisa menjadi peluang bagus bagi SDM Kaltara dalam memberikan back up kebutuhan tenaga SDM untuk mengisi kebutuhan pemerintah pusat untuk membantu jalannya administrasi pemerintahan baru di ibukota Indonesia yang baru. Tentu SDM yang dibutuhkan adalah mereka yang berkualifikasi bagus yang memenuhi syarat pegawai pemerintah pusat.(*)
