benuanta.co.id, TARAKAN – Permasalahan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang belum memiliki identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) hingga saat ini masih belum menemui titik terang. Padahal, KTP wajib dimiliki warga Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tarakan, Hamsyah mengatakan di dalam KTP terdapat nomor induk kependudukan (NIK) yang sudah tercipta setelah bayi dilahirkan dan dilaporkan ke Disdukcapil.
“Umumnya yang ada di Lapas yakni warga binaan itukan nggak ada yang bayi ya. Berarti logikanya mereka punya NIK. Pertanyaannya yang wajib KTP bagaimana, itu yang belum kita tahu makanya kalau ada NIK-nya kita bisa cek,” kata Hamsyah, Sabtu (15/1/2022).
Mengetahui adanya NIK, Hamsyah menyebut hal tersebut menjadi tanggungjawab pihak Lapas. Sebab, NIK tercipta saat warga binaan masih kecil. Sehingga dalam hal ini pihaknya tidak menolerir jika warga binaan tidak mengantongi NIK.
“Nggak ada ceritanya warga binaan tidak punya NIK. Pertanyaannya sudah rekam geometrik atau belum, karena masa nggak ada NIK-nya. Orang tua di sana (Lapas) ini minsetnya harus dibenahi,” tegas Hamsyah.
Hamsyah juga menuturkan pada umumnya masyarakat mengantongi satu kartu keluarga dan satu KTP, tidak dapat digandakan.
“Intinya satu NIK satu orang, satu KK satu orang. Lalu yang istri dua itu KK-nya harus memilih. Di istri pertama atau kedua. Tidak boleh dua-dua,” tuturnya.
Hamsyah lantas menegaskan saat ini untuk mengetahui masyarakat yang telah melakukan perekaman KTP dapat dicek secara terpusat. Sehingga bagi warga binaan yang sudah mengantongi NIK dapat segera merekam KTP. (*)
Reporter : Endah Agustina
Editor : Yogi Wibawa
