benuanta.co.id, BULUNGAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A. Paliwang menilai laporan tahunan lembaga peradilan sebagai instrumen penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas publik. Penilaian itu disampaikan saat menghadiri Rapat Pleno Laporan Tahunan 2025 sekaligus Pencanangan Zona Integritas 2026 Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara pada Selasa, (20/1/2026).
Menurut Gubernur Zainal, laporan tahunan bukan sekadar catatan administratif, melainkan sarana evaluasi kinerja dan refleksi atas tantangan yang dihadapi lembaga peradilan.
“Momentum ini penting untuk memastikan kualitas pelayanan hukum terus meningkat dan sejalan dengan semangat reformasi birokrasi,” kata Gubernur Zainal.
Zainal menyebut Pengadilan Tinggi Kaltara memegang peran strategis dalam penegakan hukum, terutama mengingat posisi Kaltara sebagai wilayah perbatasan dengan karakter geografis yang khas. Keberadaan lembaga peradilan yang profesional dan berintegritas, kata dia, menjadi kunci menjaga kepastian hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyoroti pencanangan Zona Integritas 2026 sebagai bentuk komitmen membangun birokrasi yang bersih dan melayani. Ia menegaskan upaya tersebut harus diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang cepat dan transparan.
“Zona integritas bukan sekadar slogan, tetapi komitmen bersama menuju wilayah bebas dari korupsi dan birokrasi yang benar-benar melayani,” ujar Zainal.
Ia berharap laporan tahunan yang disampaikan Pengadilan Tinggi Kaltara dapat menjadi pijakan penguatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.
“Tujuannya jelas, menghadirkan sistem peradilan yang modern, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kaltara,”pungkasnya. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Yogi Wibawa
