MAKASSAR – Sebagai upaya menekan Pandemi virus Corona (Covid-19) di Sulawesi Selatan (Sulsel), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mengeluarkan kebijakan wisata Covid-19 sebagai bentuk kerja sama dengan beberapa hotel di Makassar.
Hotel-hotel di Makassar yang telah bergabung dengan program Wisata Covid-19, nantinya akan menjadi tempat karantina untuk orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), orang tanpa gelaja (OTG), dan pasien positif Covid-19.
Di hotel itu pula, peserta wisata Covid-19 tetap mendapatkan pelayanan layaknya tamu, yakni makan, laundry, ditambah layanan kesehatan oleh tenaga medis.
Berdasarkan data yang dihimpun per 12 Mei 2020, peserta program wisata Covid-19 mencapai 337 orang, terbagi di tiga hotel yang telah disiapkan, yakni Swiss-Bellhotel 250 orang, Hotel Almadera 87 orang dan Harper 40 orang. Total pasien anak, umur di bawah 18 tahun sebanyak 63 orang dan total kamar yang digunakan di hotel swissbell 160 kamar, Alamdera 85 kamar dan Harper 22 kamar.
Ketua Komisi B DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi menyambut baik kebijakan pemerintah provinsi, karena langkah tersebut dianggap efektif mencegah penularan virus Corona. Hanya saja, Pemprov Sulsel diminta lebih mengedepankan penyaluran sembako terhadap warga miskin, rentan dan terdampak Covid-19.
“Menurut saya, program ini prinsipnya baik, selain dari sisi kesehatan, bisa mencegah penularan Covid-19. Tetapi yang perlu difikirkan adalah besarnya biaya dibandingkan dengan dampak yang dihasilkan,” kata politikus dari fraksi NasDem ini saat dikonfirmasi, Selasa (12/5/2020).
“Saat inikan banyak hal, banyak kegiatan yang butuh biaya, antara lain kebutuhan APD (alat pelindung diri bagi tenaga medis), biaya tenaga medis, dan tidak kalah penting adalah pemenuhan Sembako bagi masyarakat terdampak Covid-19, warga di PHK (pemutusan hubungan kerja), masyarakat miskin dan lain – lain,” jelas politikus yang kerap disapa Cicu.
Cicu berharap agar Pemprov Sulsel lebih menimbang kebijakan wisata Covid-19. Karena di tengah wabah yang melanda saat ini, masih banyak masyarakat membutuhkan bantuan di luar peserta wisata Covid-19.
“Jangan sampai dinilai sebagai pemborosan, di tengah pemerintah kesulitan keuangan, dan banyaknya masyarakat butuh bantuan untuk kebutuhan yang sangat mendasar. Kalau pesertanya adalah masyarakat yang memang tidak mampu, mungkin tidak ada masalah. Tetapi kalau yang mampu tentu tidak boleh dibiayai sepenuhnya, dia harus rela membiayai dirinya. Jangan sampai peluang ini disalahgunakan, hanya karena ada fasilitas gratis,” jelasnya.
“Kita tidak tahu, sampai kapan Pandemi ini akan selesai, tentu harus berhitung dengan kemampuan Pemerintah. Sebaiknya fokus pada pembiayaan yang penting dan mendesak,” tambah Cicu.(*)
Reporter: Akbar
Editor: M. Yanudin
