benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR Perkim) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus berupaya mendukung percepatan realisasi program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang diluncurkan pemerintah pusat, yakni melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
Kepala DPUPR Perkim Kaltara, Helmi melalui Kepala Bidang Tata Ruang, Lemansyah mengatakan, secara teknis salah satu sasaran lahan untuk diikutsertakan program TORA adalah lahan tambak masyarakat. Utamanya yang masuk dalam peta indikatif TORA dan telah dikuasai minimal 20 tahun.
“Secara teknis ada tim inver yang turun dari PTKH, tapi karena berkesesuaian dengan target kinerja kita bahwa redistribusi tanah reforma agraria supaya terwujud di Kaltara, makanya kita bantu fasilitasi percepatan itu,” kata Leman.
Ketika lahan pemilik tambak berlokasi di peta indikatif, akan dilakukan verifikasi teknis sebelum diusulkan ke Kementerian LHK untuk mendapat SK Tora atau Sertifikat Biru. Ke depannya dapat ditindaklanjuti menjadi sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh BPN.
Lemansyah memaparkan, peta indikatif TORA dikeluarkan Kementerian LHK setiap enam bulan. Secara kebijakan, program ini berkesesuaian dengan program kepala daerah di Pemprov Kaltara.
“Program TORA berkesesuaian dengan program kepala daerah, bahwa lahan lahan tambak akan disertifkatkan. Kebetulan kawasan hutan yang masuk peta indikatif TORA juga kebanyakan lahan tambak tersebut,” bebernya.
Secara teknis, pihaknya aktif melakukan sosialisasi sampai menerapkan sistem jemput bola. Yakni dengan mendatangi alamat pemilik lahan tambak yang masuk peta indikatif TORA.
“Kami selama ini terus jemput bola, datang ke kelurahan sampai ke RT. Bahkan door to door juga, supaya mereka yang punya lahan di kawasan hutan itu bisa terfasilitasi melalui TORA ini,” pungkasnya. (adv)
Reporter: Ikke
Editor: Yogi Wibawa
