TANJUNG SELOR – Tim Gabungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara, dijadwalkan melakukan peninjauan permasalahan jalan dan lingkungan di wilayah Malinau Selatan, Rabu (20/7/2022).
Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus Baya mengatakan, peninjauan langsung akan dilaksanakan selama tiga hari ke depan. Total ada 10 anggota DPRD Kaltara dalam Tim Gabungan yang akan turun ke lokasi.
10 Anggota Tim Gabungan tersebut antara lain Albertus Stefanus Marianus Baya selaku Ketua DPRD Kaltara. Kemudian Hj. Ainun Farida selaku Ketua Komisi I, Ihin Surang selaku Ketua Komisi II, Lewi Yundan selaku Wakil Ketua Komisi 2, Fenry Alpius selaku Wakil Ketua Komisi III dan Yacob Palung selaku Ketua Komisi 4. Kemudian ada Elia DJ, Marli Kamis, Hendri Tuwi dan Ruslan selaku anggota.
“Kami sudah meminta Pak Gubernur untuk menugaskan tiga Kepala OPD-nya untuk melakukan pendampingan. Yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas ESDM dan Kepala Dinas PUPR-Perkim Kaltara,” kata Albertus kepada awak media, Selasa (19/7).
Sebagaimana diketahui, DPRD Kaltara pada awal pekan ini menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat terhadap beberapa permasalahan jalan dan lingkungan di Wilayah Malinau Selatan.
“Setelah hearing Senin kemarin, kami akan turun ke lapangan untuk mendapatkan data aktual. Setelah itu, kita akan rapat kembali untuk melakukan pembahasan dan bagaimana tindak-lanjut ke depan,” papar Albertus.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Fenry Alpius, meminta semua pihak serius dalam menyikapi persoalan yang terjadi di Malinau Selatan. Persoalan kewenangan harus bisa diidentifikasi segera agar ada kejelasan penanganan di lapangan.
“Saya sudah tekankan agar persoalan ini bisa benar-benar diseriusi, kita harus telaah seksama dan cari solusinya segera. Karena ini sangat erat dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Fenry.
Ketua Komisi II DPRD Kaltara, Ihin Surang, turut menekankan hal serupa. Terlebih persoalan ini sudah berlarut-larut dan tidak mendapatkan penanganan dari eksekutif pemerintah.
“Setelah terbentuk tim, kita memang sepakat untuk segera ke lapangan. Karena selain persoalan jalan juga ada persoalan lingkungan terkait masalah limbah. Jadi ini harus segera diselesaikan, kita sudah meminta pihak perusahaan setempat juga dipanggil,” kata Ihin. (adv)
