benuanta.co.id, BULUNGAN — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) Achmad Djufrie, menyoroti sejumlah isu strategis dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaltara Tahun 2027.
Ia meminta, pemerintah provinsi memberi perhatian lebih pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga penanganan stunting.
Menurutnya, infrastruktur masih menjadi persoalan paling mendesak yang dikeluhkan masyarakat, terutama di daerah pinggiran dan wilayah dengan akses transportasi terbatas.
“Infrastruktur kita masih belum maksimal, terutama di daerah-daerah pinggiran yang aksesnya belum begitu baik. Itu yang menjadi usulan paling mendesak dari DPRD,” katanya, Kamis (9/4/2026)
Selain infrastruktur, DPRD juga menyoroti kesiapan daerah menghadapi operasional Sekolah Garuda. Pasalnya, dia menilai pemerintah perlu menyiapkan program pembinaan atau pelatihan bagi siswa sebelum mengikuti seleksi masuk sekolah unggulan tersebut agar pelajar asal Kaltara mampu bersaing.
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, baru tujuh siswa asal Kaltara yang lolos tahap awal seleksi masuk Sekolah Garuda, sementara masih ada beberapa tahapan seleksi lanjutan yang harus dilalui.
“Jangan sampai sekolah unggulan dibangun di daerah kita, tetapi anak-anak kita justru tidak bisa masuk karena kalah bersaing,” ujarnya.
Karena itu, Achmad Djufrie mengusulkan adanya program persiapan atau pembinaan khusus bagi pelajar Kaltara sebelum mengikuti seleksi sekolah unggulan.
Tak hanya itu DPRD juga meminta pemerintah provinsi memasukkan program penanganan stunting secara lebih konkret dalam agenda pembangunan 2027.
Menurut Achmad Djufrie, isu kesehatan masyarakat tersebut perlu mendapat perhatian serius karena angka stunting di sejumlah daerah masih tergolong tinggi.
Selain itu, ia menekankan pentingnya memastikan setiap program pembangunan disusun realistis dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
“Jangan sampai visi pembangunan terlalu tinggi, tetapi kemampuan fiskal daerah tidak mencukupi untuk merealisasikannya,” kata dia.
Achmad Djufrie menegaskan, berbagai masukan yang disampaikan DPRD dalam Musrenbang merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun dewan dari berbagai daerah di Kaltara untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RKPD 2027. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina
