benuanta.co.id, BULUNGAN – Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi sorotan DPRD.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kaltara Supa’ad Hadianto, menilai kontraksi anggaran itu menekan ruang fiskal pemerintah daerah.
Menurut Supa’ad, nilai APBD Kaltara turun dari sekitar Rp2,9 triliun menjadi Rp2,2 triliun. Penurunan hampir Rp700 miliar tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kemampuan pembiayaan program pembangunan.
“APBD kita mengalami kontraksi cukup signifikan. Ini tentu menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah,” ungkapnya, belum lama ini.
Ia menilai kondisi tersebut menuntut Pemprov Kaltara lebih cermat dalam merancang kebijakan. Keterbatasan anggaran, kata dia, tidak boleh menurunkan kualitas program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menurut Supa’ad, pemerintah perlu lebih selektif dan kreatif dalam menyusun program agar tetap memberikan manfaat maksimal. Penentuan skala prioritas, kata dia, menjadi kunci agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.
“Yang paling penting memastikan setiap rupiah anggaran berdampak bagi masyarakat. Prioritas harus jelas agar pembangunan tetap berjalan,” tutupnya. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina
