benuanta.co.id, BULUNGAN — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) Ruman Tumbo, meminta pemerintah pusat memperketat pengawasan terhadap legalitas dan kewajiban perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Kaltara.
Pasalnya menurut Ruman, pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai dengan ketentuan serta memberikan kontribusi yang jelas bagi daerah. Ia menilai langkah tersebut penting untuk mencegah praktik pertambangan yang tidak sesuai aturan.
“Pengawasan harus diperketat. Pemerintah perlu mengecek langsung ke lapangan,” sebutnya, Selasa (24/3/2026).
Ia mengatakan, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga perlu melakukan verifikasi langsung di lapangan guna memastikan tidak ada perusahaan yang beroperasi tanpa izin atau mengabaikan kewajiban terhadap daerah.
Ruman juga menyinggung adanya isu keberadaan perusahaan tambang ilegal yang tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara maupun daerah. Jika kondisi itu dibiarkan, potensi penerimaan dari sektor pertambangan berisiko hilang dan tidak memberi manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, ia berharap pemerintah dapat memastikan seluruh aktivitas pertambangan di provinsi termuda di Indonesia ini berjalan secara legal dan transparan. “Kalau pengawasan berjalan baik, maka semua aktivitas tambang akan jelas legalitasnya dan daerah juga bisa mendapatkan manfaat yang seharusnya,” tutupnya. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina
