benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara tahun 2023.
Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, menyoroti beberapa poin krusial, termasuk lambatnya penyelesaian proyek pembangunan dan minimnya perhatian terhadap wilayah perbatasan.
DPRD mendesak Gubernur Kaltara untuk memberikan teguran kepada kontraktor yang tidak memenuhi target serta memprioritaskan pembangunan di wilayah perbatasan seperti Krayan, Pujungan, Long Ampung, dan Long Nawang.
Selain itu, DPRD juga memberikan 13 rekomendasi penting, di antaranya pemberian bantuan hibah, dan beasiswa yang lebih adil dan merata, peningkatan serapan anggaran belanja OPD Pemprov Kaltara, percepatan Ranperda pembangunan wilayah perbatasan Kaltara, penguatan anggaran untuk infrastruktur pendidikan, pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda).
Ia mengakui adanya beberapa kekurangan dalam kinerja Pemprov Kaltara tahun 2023.
Ia berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD dan melakukan perbaikan di berbagai sektor, terutama infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Albertus juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPRD dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan di wilayah Kaltara yang luas. “Kita berharap evaluasi ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja Pemprov Kaltara di masa mendatang,” tandasnya.(adv)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Ramli
