TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara kembali menggelar Rapat Paripurna yang Ke-26, dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltara tahun 2021-2026 dan Persetujuan Bersama Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris dengan dihadiri oleh Anggota DPRD serta Sekretaris DPRD Mohammad Pandi kemudian perwakilan Pemprov Kaltara yakni Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara Suriansyah.
“RPJMD ini belum habis pembahasannya, terus masukan dan RDP dari teman-teman SKPD itu masih berjalan,” ungkap Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris kepada benuanta.co.id, Rabu 14 Juli 2021.
Kata dia, dengan pembahasan RPJMD ini DPRD ingin menyesuaikan dengan program-program yang digagas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara berupa membangun desa menata kota. Hal ini akan dituang kedalam RPJMD 5 tahun mendatang.
“Kemudian tidak terlepas juga dengan program pemerintahan yang sebelumnya jika bagus akan kita teruskan dengan memasukkan ke RPJMD. Lalu yang kami dapatkan dari buah pikiran para anggota DPRD itu juga akan kami masukkan,” ucapnya.
Politisi Partai PDI Perjuangan ini mengatakan buah pikiran dewan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah dan skala prioritas yang nantinya tertuang dalam RPJMD 5 tahunan itu berupa pembangunan di daerah perbatasan.
“Daerah perbatasan kita ini perlu serius untuk ditangani yaitu transportasi, kesehatan dan pendidikan di perbatasan. Kita berupaya dalam 5 tahun RPJMD ini ada prioritas,” ujarnya.
Norhayati mengatakan, warga perbatasan harus merasakan pemerataan pembangunan, sama seperti yang dirasakan oleh warga lain yang sudah terjangkau semuanya.
“Tentunya dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur yakni membangun desa menata kota. Banyak persoalan di perbatasan yang harus diperhatikan,” pungkasnya.(*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: M. Yanudin
