benuanta.co.id, BULUNGAN – Seminar nasional bertema “Peluang dan Tantangan Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam Mempercepat Akselerasi Pembangunan dan Kesejahteraan di Perbatasan sebagai Wilayah Ring of Defense Ibu Kota Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045” memantik sorotan dari anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara, Ruman Tumbo.
Ruman menilai pemerintah pusat perlu memberi perlakuan khusus terhadap usulan pembentukan tiga daerah otonomi baru di wilayah perbatasan. Ia menyebut percepatan DOB merupakan langkah strategis untuk menjaga kedaulatan negara, terutama karena Nunukan berbatasan langsung dengan Malaysia dan menjadi pagar pertahanan terluar bagi Ibu Kota Nusantara.
“Tiga wilayah yang diusulkan dimekarkan Kebudayaan Perbatasan, Krayan, dan Sebatik — sudah lebih dari 10 tahun belum tersentuh kebijakan pemekaran. Ini sangat krusial,” tegasnya, Selasa (26/11/2025).
Menurutnya, peluang pembahasan pemekaran harus kembali dibuka karena pelayanan dasar selama ini belum menjangkau secara optimal masyarakat di wilayah perbatasan. Keterbatasan anggaran dan jarak layanan dari pusat pemerintahan menjadi kendala serius.
“Perbatasan adalah beranda negara. Itu wajah kita berhadapan langsung dengan Malaysia. Kalau kondisi kita stagnan sementara Malaysia terus maju, tentu mengecewakan,” ujarnya.
Ruman menilai pemekaran wilayah merupakan jalan paling realistis untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ia memberi contoh sejumlah wilayah perbatasan di Indonesia yang jauh tertinggal dibandingkan kawasan perbatasan Malaysia.
“Saat ini pelayanan masih sangat kurang. Infrastruktur, kesehatan, pendidikan jauh dari harapan masyarakat. Sementara di wilayah Malaysia sudah jauh lebih baik,” tegas Ruman.
Melalui seminar tersebut, berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat menyatukan suara untuk mendorong pembentukan DOB di Nunukan. Ruman menyebut langkah ini bukan hanya untuk pembangunan, tetapi juga untuk memperkuat pertahanan negara.
“Tidak ada pilihan lain. Jika kita ingin memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat perbatasan, pemekaran wilayah harus menjadi prioritas,” tutupnya. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Ramli
