benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara mengupayakan agar pembangunan bandar udara hijau bisa dimulai pada tahun 2024 mendatang.
Diketahui bandara hijau merupakan salah satu mega proyek yang dikembangkan oleh salah satu perusahaan asal Canada bersama dengan Pemerintah Indonesia. Dimana nantinya Bandara ini akan menjadi satu-satunya bandara di dunia yang memiliki konsep ramah lingkungan.
Gubernur Provinsi Kaltara, Zainal Arifin Paliwang mengatakan saat ini proses negosiasi pembangunan bandara hijau. Namun jika nantinya semua ketentuan yang diatur oleh negara sudah dilaksanakan oleh pihak pengembang, proses pembangunannya akan diupayakan akan dilakukan pada tahun 2024.
“Karena pemodal merupakan investor maka tahap pembangunan bisa saja cepat kita mulai dan jika memang semua tahapan sudah selesai. Maka peletakan batu pertama akan kita laksanakan pada tahun depan,” kata Gubernur Kaltara yang akrab disapa Paliwang belum lama ini.
Orang nomor satu di Kaltara itu mengungkapkan selain ketersediaan dokumen, nantinya pihak pengembang juga akan menjadi pihak pendana. Sementara itu, pemerintah akan menjadi pihak yang akan menyiapkan lokasi pembangunan.
“Saat ini untuk lokasi sementara pembangunannya sudah kita tentukan. Yakni di kawasan sekitaran KIHI namun untuk lokasi pastinya belum bisa kita publish,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara, Ferry Ferdinand Bohoh mengungkapkan, kalau saat ini pihak pemerintah dan pihak pengembang memang sedang berproses dalam hal kelengkapan dokumen kerja sama.
“Memang kesepakatan kerja sama ini sudah berjalan, oleh karena itu baik semua kebutuhan dokumen juga harus lengkap,” lanjutnya lagi.
“Karena kita juga harus terbuka dengan pihak pengembang, baik dalam kesetujuan lokasi lahan, dan segala hal yang berkaitan dengan Pemerintah dan masyarakat setempat juga harus bisa selesai,” ungkapnya.
Untuk anggaran pembangunannya sendiri, dibeberkan oleh Ferdinand mencapai Rp 3 triliun. Dimana semua anggaran itu murni menggunakan dana dari pihak investor.
“Untuk urusan anggaran pihak investorlah yang mempersiapkannya. Sedangkan untuk urusan dalam Negeri sendiri akan diselesaikan oleh pihak pemerintah pusat, Pemprov Kaltara dan Pemkab Bulungan,” pungkasnya.(adv)
Reporter: Osarade
Editor: Ramli
