benuanta.co.id, TARAKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan menyoroti percepatan pembangunan wilayah utara sebagai upaya pemerataan pembangunan dan penguatan pertumbuhan ekonomi daerah. Tak hanya itu, poyek multi years juga tidak luput dari perhatian Komisi III DPRD Tarakan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Tarakan, Randy Ramadhana Erdian, saat mengadakan pertemuan dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tarakan terkait kesiapan program pembangunan tahun anggaran 2026 pada Senin (2/2/2026).
Dalam kesempatan ini ia menyampaikan, pembangunan pusat pemerintahan menjadi salah satu motor penggerak utama pengembangan kawasan utara Tarakan.
“Tapi pada dasarnya kalau saya lihat sih kan kita fokus juga membangun pusat pemerintahan ya, biar pembangunan kita bergerak ke arah utara,” ujarnya.
Dirinya berharap, pengembangan kawasan tersebut dapat mempercepat pergerakan ekonomi masyarakat. Selain pusat pemerintahan, DPRD juga menyoroti pembangunan sekolah rakyat yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Sedikit informasi, saat ini sudah ada pembangunan sekolah rakyat yang dibiayai oleh APBN di sana, itu sudah mulai bergerak,” ungkapnya.
Kendati bersumber dari anggaran pusat, DPRD menilai pengawasan proses pembangunan tetap diperlukan. Guna memastikan progres berjalan sesuai rencana, Komisi III DPRD berencana melakukan kunjungan langsung ke lokasi pembangunan.
Pada kesempatan yang sama , DPRD juga menyingung kesiapan Dinas PU dalam mengawal kegiatan multiyears tahun anggaran 2026. Randy mengatakan, pertemuan dengan Dinas PU juga dilakukan untuk memantau persiapan pelaksanaan proyek-proyek jangka panjang tersebut.
“Kita ingin memantau sampai dimana sudah persiapan Dinas PU untuk mengawal kegiatan multiyears yang ada di Kota Tarakan, khususnya tahun anggaran 2026,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar persoalan keterlambatan pekerjaan seperti yang terjadi pada 2025 tidak kembali terulang. Menurutnya, lemahnya manajemen waktu membuat banyak proyek dikerjakan menjelang akhir tahun sehingga hasilnya kurang maksimal.
Ia menjelaskan, keterlambatan tahun lalu dipengaruhi oleh masa transisi pemerintahan pusat dan terganggunya sistem administrasi keuangan daerah, khususnya belum rampungnya penutupan daftar pengelolaan anggaran (DPI).
Dalam kondisi keterbatasan anggaran akibat pengurangan sekitar Rp200 miliar, DPRD meminta Dinas PU bersama pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Mana prioritas pembangunan yang lebih diutamakan untuk bisa langsung berdampak ke masyarakat,” terangnya.
Komisi III DPRD juga menegaskan komitmennya untuk mengawal proyek strategis, khususnya pembangunan pusat pemerintahan yang bersifat multiyears dengan total anggaran lebih dari Rp400 miliar dan ditargetkan rampung pada 2028.
“Makanya kita kawal terus pusat pemerintahan ini. Apalagi ini multi-years dengan anggaran yang sangat besar,” ujarnya.
DPRD berharap, pembangunan di wilayah utara dan pelaksanaan proyek multiyears dapat berjalan sesuai aturan, tepat waktu, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Tarakan.
“Harapan kita di 2026 ini manajemen waktunya bisa lebih diatur sehingga progres pekerjaan di lapangan bisa berjalan dengan baik, hasilnya pun bisa lebih baik,” pungkasnya. (*)
Reporter: Sunny Celine T
Editor: Yogi Wibawa
