benuanta.co.id, TARAKAN – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tarakan menyoroti pentingnya peran semua pihak dalam menjaga inflasi agar tidak berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat.
Kepala BPS Kota Tarakan, Umar Riyadi, menjelaskan bahwa secara teori, inflasi berkaitan dengan penurunan nilai uang.
“Ketika sebuah daerah mengalami inflasi, nilai uang mengalami penurunan. Apalagi jika inflasinya besar, maka daya beli masyarakat pun akan melemah,” ujarnya (21/2/2025).
Menurutnya, menjaga inflasi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Umar Riyadi menekankan pentingnya keseimbangan dalam peran pemerintah, pedagang, dan masyarakat dalam mengendalikan inflasi.
“Pemerintah menjaga kestabilan harga, pedagang tidak boleh memanfaatkan situasi dengan menaikkan harga terlalu tinggi, dan masyarakat juga harus bijak dalam berbelanja agar tidak berlebihan,” jelasnya.
Berdasarkan data BPS, pola pengeluaran masyarakat menunjukkan adanya perbedaan berdasarkan tingkat ekonomi. Ia mengungkapkan bahwa masyarakat dengan pengeluaran 40 persen ke bawah lebih banyak mengalokasikan dana untuk konsumsi makanan, sedangkan kelas menengah membagi pengeluaran mereka secara seimbang antara makanan dan nonmakanan.
“Sementara itu, kelompok 20 persen ke atas porsi pengeluaran nonmakanan cenderung lebih banyak,” tambahnya.
Dalam tren inflasi Kota Tarakan sepanjang tahun 2024, angka inflasi tercatat sebesar 1,60 persen. Di sisi lain, upah minimum kota (UMK) mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen dari tahun sebelumnya.
“Jika kita bandingkan, kenaikan UMK yang lebih besar dari inflasi seharusnya menciptakan surplus daya beli masyarakat,” kata Umar Riyadi.
Ia menjelaskan bahwa secara teori, jika kenaikan harga barang sebesar 1,60 persen sementara pendapatan meningkat sebesar 6,5 persen, maka terdapat selisih yang menguntungkan masyarakat.
“Dari selisih tersebut, masyarakat seharusnya memiliki kelebihan daya beli yang bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih produktif,” ungkapnya.
Namun, Umar Riyadi menekankan bahwa kondisi makro ini harus disikapi dengan bijak. Ia berharap masyarakat tidak hanya menghabiskan pendapatan tambahan untuk konsumsi semata, tetapi juga mempertimbangkan pengalokasian ke sektor produktif.
“Surplus ini bisa dikembangkan ke arah investasi yang lebih menguntungkan dalam jangka panjang,” tuturnya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa potensi pergeseran pola konsumsi masih lebih terasa pada kelompok menengah dan bawah yang lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan makanan.
“Orientasi masyarakat dalam berbelanja tetap bergantung pada kelompok ekonomi masing-masing, apakah berada di kategori bawah, menengah, atau atas,” katanya.
Sebagai penutup, ia kembali menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas ekonomi.
“Jika inflasi bisa dijaga dengan baik dan daya beli tetap stabil, maka pertumbuhan ekonomi juga bisa berjalan lebih baik ke depannya,” pungkasnya. (*)
Reporter: Nurul Auliyah
Editor: Yogi Wibawa
