benuanta.co.id, BULUNGAN – Penanganan kemiskinan di Kalimantan Utara (Kaltara) tidak bisa lagi dilakukan secara parsial atau berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan kerja bersama lintas sektor melalui program yang terintegrasi, serta kesamaan data sebagai pijakan utama dalam penyusunan kebijakan dan intervensi.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kaltara Bertius, saat membuka Workshop Identifikasi Kebutuhan Data Sasaran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk Program Penanggulangan Kemiskinan.
Bertius menegaskan, ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan disepakati bersama menjadi kunci agar berbagai program penanggulangan kemiskinan dapat tepat sasaran. Tanpa basis data yang sama, intervensi yang dilakukan berpotensi tumpang tindih atau tidak menyentuh kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kalau datanya berbeda-beda, maka kebijakannya juga akan berbeda. Akhirnya intervensi yang kita lakukan tidak optimal. Karena itu, kita harus menyamakan persepsi dan menyepakati satu basis data sebagai rujukan bersama,” ujar Bertius.
Ia menjelaskan, workshop tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data, khususnya dengan menjadikan DTSEN sebagai sumber utama dalam penentuan sasaran program pengentasan kemiskinan.
Melalui kegiatan ini, perangkat daerah, instansi vertikal, serta para pemangku kepentingan diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan data secara lebih rinci, sekaligus menyelaraskan peran masing-masing dalam mendukung penanggulangan kemiskinan di Kaltara.
Bertius juga menekankan bahwa kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan layak, air bersih, sanitasi, serta kesempatan kerja.
“Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara terpadu, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program di lapangan. Semua harus saling mendukung dan menguatkan,” katanya.
Ia berharap, melalui workshop ini dapat terbangun komitmen bersama antar perangkat daerah untuk menggunakan data yang sama sebagai dasar perencanaan, sehingga setiap program yang dijalankan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
“Kita ingin memastikan tidak ada lagi program yang berjalan sendiri-sendiri. Semuanya harus saling terhubung dan saling melengkapi demi percepatan penurunan angka kemiskinan di Kaltara,” pungkasnya. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Yogi Wibawa
