Hubungan antara FAM dan FIFA kembali menjadi sorotan menyusul peringatan dari badan sepak bola dunia itu mengenai risiko keterlibatan pemerintah, khususnya setelah skandal pemalsuan dokumen yang melibatkan tujuh pemain warisan Malaysia.
“Walaupun FAM sedang berkrisis, kementerian atau menterinya tidak boleh mengarahkan pejabat FAM agar meletakkan jawatan (jabatan). Mereka tidak boleh, karena mereka dipilih oleh afiliasi anggota,” kata John seperti dikutip New Straits Times pada Kamis.
Windsor mendukung pernyataan pengamat olahraga Datuk Christopher Raj yang mengatakan Kementerian Pemuda dan Olahraga Malaysia (KBS) harus berhati-hati dan menghindari batasan yang dapat dianggap sebagai campur tangan politik.
Ia menegaskan bahwa meski FAM tengah menghadapi krisis setelah keputusan FIFA, pemerintah tidak dapat mengeluarkan arahan atau menekan pejabat FAM agar mundur karena kepemimpinan asosiasi dipilih oleh para afiliasi anggota melalui kongres.
Windsor mengatakan pemerintah memang merupakan salah satu pemangku kepentingan utama dalam sepak bola Malaysia, namun perannya adalah mendukung pengembangan, bukan mengatur atau menentukan administrasi asosiasi.
Ia menambahkan bahwa semua pernyataan resmi harus dibuat dengan hati-hati, karena salah tafsir juga bisa dianggap sebagai bentuk campur tangan.
John kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh memberi instruksi, memengaruhi keputusan, atau terlibat dalam proses administratif internal FAM.
“Mereka tidak boleh campur tangan, tidak boleh memberi arahan, tidak boleh mempengaruhi,” tegasnya, seraya menambahkan bahwa integritas asosiasi harus dihormati sesuai regulasi FIFA.
Saat ditanyai mengenai kasus-kasus terbaru mengenai campur tangan pemerintah yang berujung skorsing, Windsor menyinggung contoh dari kawasan Asia Tenggara.
“Baru-baru ini, Brunei. Ada campur tangan pihak ketiga dalam proses pemilihan. FIFA dan AFC sudah membentuk komite normalisasi,” katanya, merujuk kejadian yang terjadi dalam dua bulan terakhir.
Ia menjelaskan bahwa keterlibatan pihak ketiga dalam pemilihan kepemimpinan secara langsung memengaruhi tata kelola sepak bola suatu negara dan memaksa FIFA serta AFC mengambil langkah tegas untuk memulihkan struktur administrasi.
Sumber : Antara
