benuanta.co.id, Bulungan – Tidak hanya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) yang senang dengan kabar adanya rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (2024) di tahun 2024. Anggota legislatif pun turut bergembira.
Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang menangani soal kepegawaian agar menanyakan berapa besaran kuota untuk Provinsi Kaltara.
“Tentu kita berharap ada lobi-lobi khusus dari pihak eksekutif (Pemprov Kaltara), paling tidak mencari informasi tentang kuota kita yang ada di pusat,” ucap Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus.
Berkaca pada pengalaman sebelumnya, DPRD Kaltara disambangi oleh pegawai honorer yang berdinas di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Meminta kepada DPRD agar memfasilitasi dan mencari solusi terkait tenaga honorer. Pasalnya, banyak personel penegak hukum dan peraturan daerah (Perda) itu masih berstatus tenaga honor.
“Inikan dilema, karena tidak boleh merekrut dari honor tapi harus pegawai negeri. Tapi mereka itu sudah honor beberapa tahun,” tuturnya.
Pihaknya mendapatkan keluhan agar di fasilitasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), supaya diberikan kebijakan yang tenaga honor tetap dapat bekerja. Terlebih selama ini telah banyak memberikan kontribusi.
“Tapi kita minta supaya BKD dilibatkan untuk pendampingan, kalau kami siap memfasilitasi,” terangnya.
Untuk itu, dengan adanya pengumuman penerimaan CPNS 2024, salah satu atensinya agar Satpol PP diperhatikan. Data yang diterimanya, jumlah personel Satpol PP Kaltara itu hampir 200 orang yang masih berhonor.
“Itu hanya Provinsi Kaltara, kalau dengan kabupaten kota akan lebih dari 200 orang yang masih honor,” papar Albert. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Nicky Saputra
