Itulah yang terjadi di Eropa saat ini, khususnya Prancis, Spanyol, Italia, Portugal, Albania, dan Serbia.
Awalnya dari keluhan para siswa SMA di Prancis terhadap infrastruktur sekolah yang rusak, ruang kelas yang sudah sesak, jadwal yang terlalu padat, kurangnya guru dan dana untuk sekolah.
Para pelajar juga menuntut pemerintah merombak sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru di kampus-kampus negeri karena dianggap tidak adil.
Ada yang berpandangan, akibat tindakan polisi Prancis terlalu keras kepada demonstran, maka solidaritas muncul dari banyak pihak, termasuk serikat pekerja, petani dan kelompok kepentingan politik. Isu pun meluas ke isu-isu sensitif seperti kenaikan harga dan kesulitan ekonomi.
Unjuk rasa pun memuncak menjadi gerakan massa yang puncaknya terjadi Sabtu pekan lalu, 17 Oktober 2026, ketika hampir satu juta manusia menggelar unjuk rasa di seantero Prancis, sampai diwarnai penjarahan.
Presiden Prancis Emmanuel Macron lalu menyeru rakyatnya tenang. Saat bersamaan, pemerintahannya menuding kaum kiri ekstrem dan kelompok kriminal telah memicu penjarahan di Paris, Bordeaux, Rennes, Nantes, Lyon, Lille, sampai Marseille.
Gelombang unjuk rasa ini sendiri memperparah krisis fiskal dan sosial di Prancis, yang adalah perekonomian terbesar kedua di Uni Eropa setelah Jerman.
Pemerintah Macron sendiri di ambang mensahkan kebijakan efisiensi anggaran, yang dinilai makin memberatkan beban rakyat Prancis yang sudah dihantam kenaikan harga-harga, khususnya harga bahan bakar.
Masyarakat juga marah oleh layanan publik yang buruk dan anggaran rumah tangga yang kian ditekan. Di sisi lain, mereka menganggap kelembagaan politik Prancis hampir tak menawarkan harapan untuk adanya perubahan.
Situasi hampir mirip Prancis dirasakan pula oleh rakyat beberapa negara Eropa lain, termasuk Spanyol.
Unjuk rasa di Spanyol sendiri dipicu oleh penggusuran seorang pensiunan berusia 87 tahun dari rumahnya di Madrid yang sudah dia tinggali selama 70 tahun.
Sang nenek diusir karena tak mampu membayar sewa apartemen yang dinaikkan 230 persen oleh pemiliknya. Dua pekan setelah terusir dari rumahnya, nenek itu meninggal dunia.
Kehilangan pijakan
Kematian nenek ini membuat marah masyarakat dan menghidupkan kembali gerakan yang selama ini menyorot kurangnya ketersediaan hunian dan melonjaknya sewa rumah tinggal di Spanyol.
Demonstrasi yang dipicu oleh ambruknya layanan publik dan meningkatnya biaya hidup juga menerjang Italia, sampai ada seruan untuk unjuk rasa setiap Sabtu pukul tiga sore di seluruh penjuru negara itu.
Portugal yang berbatasan langsung dengan Spanyol juga dihantam demonstrasi dengan isu serupa. Negara ini menghadapi krisis keterjangkauan perumahan yang akut, di mana sewa tempat tinggal melonjak sejak 2017.
Inflasi di Portugal sudah mencapai 3,6 persen pada September, akibat kenaikan harga pangan dan bahan bakar, terutama akibat perang di Timur Tengah.
Kesulitan hidup juga mendorong warga Albania sehingga terus memprotes pemerintahan Perdana Menteri Edi Rama, yang sudah dituding korup akibat melego area cagar alam kepada menantu Presiden AS Donald Trump, guna dijadikan tempat wisata mewah.
Serbia juga begitu. Di sini, para mahasiswa sudah menggelar unjuk rasa sejak dua tahun lalu yang berujung pada mundurnya Presiden Aleksandar Vucic, yang mereka tuding korup.
Tapi karena Vucic masih mengincar kursi perdana menteri, mahasiswa Serbia tetap berunjuk rasa untuk mengorganisasikan gerakan sipil menentang Vucic.
Semua negara Eropa yang sedang dilanda unjuk rasa itu sendiri tengah dipimpin oleh pemerintahan koalisi tengah-kiri dan tengah-kanan.
Mereka kini diprotes karena dianggap sudah tak lagi membumi dengan rakyat, khususnya kaum muda dan kelas pekerja. Dua kelas sosial ini kini semakin tergoda merangkul perubahan radikal yang digagas tokoh-tokoh populis kiri jauh dan kanan jauh.
Mereka murka oleh pertumbuhan ekonomi yang rendah, inflasi yang tinggi, utang pemerintah yang membesar, dan prospek suram bagi masa depan mereka.
Mereka beranggapan baik tengah-kiri maupun tengah-kanan tak menawarkan alternatif nyata. Mereka menganggap elite terdidik yang menguasai spektrum tengah politik nasional, sudah kehilangan pijakan dengan rakyat miskin, kaum pekerja, dan kaum muda.
Demokrasi liberal digugat
Pemerintah sejumlah negara Eropa sendiri lambat merespons krisis ini karena kepungan defisit, pengeluaran, dan suku bunga yang sama-sama tinggi, telah membatasi gerak mereka. Sebaliknya, para pemimpin kanan ekstrem dan kiri ekstrem malah diuntungkan oleh keadaan ini.
Di Prancis, rakyat kini menoleh Marine Le Pen dari partai kanan jauh, dan Jean-Luc Melenchon dari kiri jauh. Sedangkan di Jerman, mereka menganggap Alternative for Germany (AfD) yang kanan jauh dan Die Linke yang kiri jauh, sebagai alternatif untuk pemerintah koalisi tengah-kiri yang sudah dianggap tak berdaya.
Kepercayaan terhadap demokrasi liberal pun kian terkikis. Sebagian besar masyarakat tak lagi menaruh asa pada sistem ini, bahkan menunjukkan kecenderungan ketidakpuasan yang mendalam terhadap cara kerja demokrasi.
Kecenderungan itu dikuatkan oleh jajak pendapat Pew Research Center yang menyebutkan 66 persen warga Prancis tidak puas terhadap demokrasi. Angka ini tak jauh beda dengan Spanyol yang 68 persen, Italia 62 persen, dan Amerika Serikat 69 persen.
Demokrasi liberal pun digugat, yang menurut peraih Nobel ekonomi, Daron Acemoglu, dalam analisis mendalam di The New York Times baru-baru ini, didasari oleh dua hal.
Pertama, oleh ketidakmampuan mewujudkan kemakmuran bersama, terutama bagi kelas pekerja bergaji yang terdampak otomatisasi, globalisasi, dan ketimpangan yang kian tajam, ditambah intervensi luas kecerdasan buatan (AI), termasuk lapangan kerja.
Ketidakmampuan itu membuat pemerintah tak mampu memastikan infrastruktur kehidupan sehari-hari berjalan dengan baik, entah itu jalan raya, pendidikan, atau layanan kesehatan.
Kedua, karena munculnya budaya politik top-down di mana elite berpendidikan tinggi mendominasi kelembagaan politik tapi cenderung menggurui publik atau bahkan mengabaikan kekhawatiran pihak-pihak yang selama ini menjadi basis pendukung partai.
Kedua hal ini membuat kaum muda, kelas pekerja, dan unsur-unsur lain yang tidak puas terhadap kerja pemerintah, beralih ke partai-partai populis, baik dari spektrum kiri jauh maupun kanan jauh.
Lalu bagaimana mengatasi soal ini? Acemoglu mengusulkan gagasan populisme yang merangkul semua kalangan yang bisa membuka lapangan kerja, menaikkan upah, memastikan jenjang karier yang benar, dan seterusnya.
Prancis, Spanyol, Portugal, Italia, dan yang lain, masih memiliki waktu sampai 2027 ketika Pemilu digelar tahun itu.
Jika hasil Pemilu nanti pemerintahan mereka bertahan, maka kritik publik telah direspons dengan baik oleh mereka. Sebaliknya, jika mereka tanggal dari kekuasaan, maka Eropa dan demokrasi liberalnya mesti berbenah.
Sumber ; Antara
