Oleh: Indra Kurniawan
Guru Olahraga SMPN 6 Tana Tidung
Sepuluh tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo memberi saya banyak pelajaran tentang politik, tentang bagaimana kekuasaan bekerja, tentang rakyat, dan tentang apa yang sering disebut sebagai “suara Tuhan”.
Selama satu dekade itu, kita menyaksikan bagaimana beliau hampir selalu kalah di medan pertarungan opini. Di media sosial kalah. Di media arus utama sering kalah. Di warung kopi pun kerap keteteran. Tak jarang kita mendengar sematan yang tidak pantas: presiden dungu, plonga-plongo, petugas partai, dan berbagai label lain yang merendahkan.
Secara simbolik, Jokowi seperti pemimpin yang “babak belur”. Namun anehnya, setiap kali survei dilakukan dan pemilu digelar, hasilnya justru berulang: menang lagi, menang lagi. Tingkat kepuasan publik tetap tinggi, bahkan di akhir masa jabatan menyentuh hampir 75 persen. Ia tidak mengalami lame duck syndrome seperti banyak pemimpin lain yang kehilangan pengaruh menjelang akhir kekuasaan. Bahkan, pengaruhnya masih sangat menentukan dalam Pemilu Presiden 2024.
Fenomena serupa juga kita saksikan hari ini. Di media sosial, sentimen negatif terhadap Presiden Prabowo Subianto begitu masif. Entah itu murni suara publik atau hasil orkestrasi, yang jelas beliau tampak “babak belur” di ruang digital. Namun pada saat yang sama, survei kepuasan publik justru menunjukkan angka mendekati 80 persen.
Lalu saya mulai bertanya:
yang salah surveinya,
atau yang salah cara kita membaca rakyat?
Suatu sore di Malang, saya duduk di sebuah warung bersama warga. Kami berbincang tentang harga beras, cicilan, dan biaya sekolah anak.
Saya bertanya,
“Kalau pemilu, pilih siapa pak?”
Ia menjawab singkat,
“Yang penting hidup kami jangan tambah susah, Mas.”
Saat itu saya sadar, rakyat menilai politik dengan cara yang jauh lebih sederhana dari yang kita bayangkan.
Noam Chomsky pernah mengatakan bahwa opini publik sering dibentuk oleh segelintir pihak yang menguasai wacana. Media sosial memperkuat ilusi itu. Yang paling ribut tampak paling banyak. Yang viral dianggap paling benar. Padahal, mayoritas rakyat tidak hidup di sana.
Mereka tidak sibuk debat, Tidak mengejar tagar, Tidak bertarung opini. Mereka sibuk bekerja, membayar utang, dan bertahan hidup. Bagi mereka, politik bukan soal narasi, tapi soal perut. Bukan soal citra, tapi soal rasa aman.
Pertanyaannya sederhana:
Harga naik atau tidak?
Kerja ada atau tidak?
Jalan diperbaiki atau tidak?
Bantuan sampai atau tidak?
Jika hidup masih bisa dijalani, pemimpin masih dianggap layak.
Meski dicaci di media sosial.
Meski ditertawakan di meme.
Meski dibongkar di podcast.
Di sinilah paradoks demokrasi kita.
Yang berisik merasa mewakili rakyat. Yang diam justru menentukan. Saya menyadari Pemilu tidak dimenangkan di kolom komentar, tetapi di dapur rumah orang-orang biasa.
Pak Jokowi memahami itu.
Pak Prabowo tampaknya juga mulai memahaminya.
Mereka lebih memilih membangun kerja nyata dan jaringan lapangan daripada citra digital. Ini bukan soal baik atau buruk. Ini soal realitas. Demokrasi kita bukan demokrasi kaum elit media. Bukan demokrasi para analis. Bukan demokrasi ruang diskusi.
“Demokrasi kita adalah demokrasi orang-orang lelah”.
Orang-orang yang tidak punya waktu untuk idealisme panjang. Yang hanya ingin hidupnya tidak semakin berat. Selama seorang pemimpin bisa memberi rasa “tidak semakin susah”, ia akan terus dipilih. Mungkin di situlah “suara Tuhan” bekerja.
Bukan lewat trending topic, tetapi lewat jutaan pilihan sunyi di kotak suara.
Diam-diam.
Sederhana.
Dan Menentukan segalanya.
