benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-PERKIM) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Bidang Cipta Karya turut memfokuskan kegiatan pada penyediaan dan penataan infrastruktur perkantoran untuk mendukung kebutuhan pemerintahan di tingkat provinsi.
Kepala Seksi Penataan Bangunan Cipta Karya PUPR Kaltara, M. Assagaf, mengatakan, jumlah pegawai yang terus bertambah belum sebanding dengan ketersediaan ruang kantor yang ada. Karena itu, pembangunan gedung perkantoran baru masih sangat dibutuhkan.
“Jika melihat kondisi jumlah pegawai dan ruang kantor saat ini, masih belum berbanding lurus sehingga dibutuhkan pembangunan gedung baru,” ujarnya, Rabu (29/10/2025).
Sebagai langkah sementara dan jangka menengah, Bidang Cipta Karya memprioritaskan rehabilitasi terhadap gedung kantor eksisting yang merupakan aset milik pemerintah provinsi. Menurut Assagaf, pelaksanaan rehabilitasi dilakukan secara kondisional dan baru dijalankan setelah ada permohonan resmi dari dinas pengelola gedung.
Beberapa kegiatan rehabilitasi telah dilaksanakan pada tiga gedung organisasi perangkat daerah (OPD). “Dinas pertama direhab pada 2023, dinas kedua pada 2024 dengan anggaran sekitar Rp1 miliar, dan Perpustakaan juga pada 2024,” katanya.
Assagaf menambahkan, besaran anggaran rehabilitasi sangat bergantung pada tingkat kerusakan bangunan. Penanganan kerusakan ringan seperti pengecatan atau pembersihan menjadi tanggung jawab masing-masing pengelola gedung melalui biaya pemeliharaan rutin.
“Cipta Karya baru akan turun tangan jika kerusakan dinilai cukup serius, seperti pada kasus kerusakan lift di salah satu kantor dinas,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Endah Agustina
