benuanta.co.id, NUNUKAN– Temui dan dengarkan 14 tuntunan dari Aliansi Peduli Demokrasi, Wakil Bupati Nunukan, Hermanus menyampaikan menampung aspirasi dan akan melakukan kajian sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
“Segala aspirasi dan tuntutan yang sudah disampaikan akan kita kaji dulu. Kita akan lihat mana yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kita yang ada di Kabupaten,” kata Hermanus.
Ia tak menampik jika saat ini masih banyak kekurangan dalam tata kelola pemerintahan baik itu pelayanan publik, maupun pengelolaan keuangan daerah. Namun Hemanus menegaskan Pemerintah Kabupaten Nunukan berjanji akan berupaya memperbaiki secara bertahap untuk kesejahteraan masyarakat yang merata.
Sementara itu, terkait persoalan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), ia mengaku jika pemerintah daerah akan melakukan sosialisasi sehingga masyarakat lebih memahami persoalan tersebut.
“Kenaikan PBB ini sifatnya isu nasional, tapi kita di daerah akan lakukan evaluasi dulu. Begitu juga dengan persoalan sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur jalan masyarakat kita saat ini terus berupaya melakukan peningkatan baik itu SDM dan sarana prasarana untuk sektor kesehatan dan pendidikan,” jelasnya.
Tak hanya itu, terkait aspirasi yang di sampaikan oleh petani rumput laut yang mengeluhkan harga yang hingga saat ini belum stabil, Hermanus mengaku jika Pemerintah Kabupaten Nunukan selama ini tidak diam. Berbagi upaya telah di lakukan salah satunya melakukan kerja sama dengan Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.
“Namun untuk pembentukan suatu regulasi itu perlu kajian yang mendalam, namun kita Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen akan menjadikan ini perhatian khusus,” jelasnya.
Adapun 14 tuntunan yang disampaikan oleh Aliansi Peduli Demokrasi terkait isu darah yakni ;
1. Pemerataan Fasilitas Pendidikan, Tenaga Pendidik, Dan Infrastruktur Pendidikan Diwilayah Kebupaten Nunukan (Krayan, Kabudaya, Sebatik, Dan Nunukan)
2. Kenaikan Upah Buruh Kabupaten Nunukan
3. Transparansi Tata Kelola Perumahan DPRD
4. Transparansi Retribusi Token Listrik Ke PJU
5. Kesejahteraan Tenaga Medis
6. Perbaikan Tata Kelola Layanan Kesehatan
7. Membenahi Layanan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kebupaten Nunukan
8. Transparansi Tata Kelola Kebijakan Perpajakan Dan Retribusi Daerah
9. Mempertanyakan Kejelasan Tindak Lanjut 4 Oknum Personil Polres Yang Terlibat Dalam Kasus Pengedaran Sabu-Sabu
10. Mempercepat Infrastruktur Transportasi Wilayah Krayan Dan Kabudaya
11. Meminta Kejelasan Terkait Pelabuhan Penyeberangan Ilegal Yang Ada Di Kabupaten Nunukan
12. Mempercepat Kebijakan Tata Kelola Rumput Laut Berupa Peraturan Daerah
13. Pemerintah kabupaten Nunukan baik eksekutif maupun legistlatif untuk Bersama-sama mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi ni Nunukan yaitu PNN dan STIT
14. Mempercebat pemerataan Pembangunan kesejatraan dan kualitas hidup, baik Pendidikan, Kesehatan dan ekonomi di daerah Kabudaya dan daratan besar krayan. (*)
Reporter: Novita A.K
Editor: Endah Agustina
