benuanta.co.id, TARAKAN – Penjabat Wali Kota Tarakan, menerima beberapa arahan dari Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo pada saat mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) pada pada Selasa 13 Agustus 2024 lalu.
Dalam pertemuan yang di hadiri oleh seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia, Presiden Joko Widodo atau biasa di sapa Jokowi, memberikan beberapa arahan kepada seluruh kepala daerah tersebut.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi memaparkan perkembangan pembangunan infrastruktur di IKN, termasuk kualitas udara, energi, dan transportasi massal. Hal ini menjadi perhatian penting yang juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah untuk merencanakan konsep pembangunan di daerah masing-masing dalam upaya pembangunan berkelanjutan.
Terkait hal ini, Pj Wali Kota Tarakan, Dr. Bustan menuturkan beberapa hal yang disampaikan Presiden Jokowi terkait infrastruktur di IKN dapat di adopsi dan diimplementasikan di Kalimantan Utara (Kaltara) khususnya Kota Tarakan.
“Tidak hanya itu mungkin ada hal yang bisa kita adopsi bisa kita implementasikan di daerah kita ya bertahap entah siapa nanti pemimpinnya. Seperti contohnya mungkin terkait dengan transportasi umum yang ramah lingkungan saya lihat di sana kita kemarin dari Balikpapan berangkat IKN dengan menggunakan bis,” jelasnya, Rabu (14/7/2024).
Selain itu menurutnya, sumber energi di IKN juga dapat diadopsi karena di Kaltara sendiri memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang di Kabupaten Malinau dengan kapasitas 9000 megawatt. Ada pula PLTA Kayan dengan 5 bendungan yang merupakan energi terbarukan yang ramah lingkungan.
Tak hanya mendapatkan arahan terkait infrastruktur dan sumber energi, pihaknya pun mendapatkan arahan terkait inflasi di Indonesia, Presiden Jokowi berterima kasih kepada semua kepala daerah karena angka inflasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik.
“Tarakan angka inflasi berada di bawah nasional bahkan angka Provinsi Kalimantan Utara. Ini patut kita syukuri tapi tidak henti-hentinya kita menjaga angka inflasi itu target kita di akhir tahun maksimal 2,1 kalau bisa di bawah 2,1,” jelasnya.
Diantara semua arahan yang paling penting ialah terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan pada bulan November mendatang. Ia menjelaskan untuk keamanan Pilkada daerah kabupaten maupun kota yang kekurangan aparat untuk keamanan Pilkada dapat meminta bantuan ke Kepolisian Daerah (Polda).
“Kemudian arahan arahan Pak Mendagri terkait dengan pembiayaan dana hibah yang untuk biaya Pilkada baik KPU Bawaslu Polres Dandim untuk keamanan diminta untuk segera direalisasikan secara penuh supaya pelaksanaan bisa berjalan dengan baik lancar aman dan kondusif,” pungkasnya.(*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Ramli
