benuanta.co.id, BULUNGAN – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sebelumnya telah terlibat dalam kegiatan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappeda Litbang Provinsi Kaltara, Bertius mengatakan fokus pelaksanaan evaluasi implementasi SAKIP tahun 2023 adalah progres tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP tahun 2022.
Selain itu juga terkait progres implementasi SAKIP yang telah dilaksanakan, prestasi dan penghargaan terkait kesuksesan instansi dalam mengimplementasikan SAKIP serta fokus penanganan kemiskinan pada instansi Pemprov Kaltara.
“Jadi, berdasarkan LHE SAKIP tahun 2022, terdapat 12 rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti oleh Pemprov Kaltara,” ungkap Bertius.
Selanjutnya, terkait intervensi pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan oleh Pemprov Kaltara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.31/2023 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Kaltara dan Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2021-2026.
“Hasil capaian pada tematik pengentasan kemiskinan berdasarkan rilis BPS Kaltara, diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Kaltara pada Maret 2023 sebanyak 47,97 ribu atau 6,45 persen. Secara persentase menurun 0,32 persen poin dibanding angka kemiskinan tahun sebelumnya,” paparnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Yogi Wibawa
