benuanta.co.id, TARAKAN – Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) pengembangan dan tata kelola destinasi pariwisata berbasis data (Data- Based Policy) Provinsi Kaltara mulai Senin, 26 Juni hingga Selasa, 27 Juni 2023.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Dispar Kaltara tepat pada pukul 10.23 WITA di Hotel Diamond Tarakan. Dalam kegiatan ini Dispar Kaltara mengundang narasumber dari Kementerian Pariwisata dan juga pengelola desa wisata Gunung Kidul.
Bimtek yang diselenggarakan oleh Dispar Kaltara diikuti oleh peserta yang berasal dari empat kabupaten dan satu kota di Kaltara dan akan berlangsung selama dua hari. Kegiatan di hari pertama adalah pemaparan materi yang jelaskan secara teori oleh narasumber dan di hari kedua akan dilanjutkan dengan praktek dari materi yang telah di terima peserta.
Kepala Dispar Provinsi Kaltara, Njau Anau mengungkapkan kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya. Tak hanya itu, kegiatan ini diajukan sesuai dengan kebutahan masyarakat.
“Ini kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memang sudah disetujui oleh kementerian yang kita ajukan sesuai dengan kebutahan daerah, khususnya usulan-usulan kabupaten/kota terkait strategi pengembangan pariwisata kedepan,” terang Njau, Senin (26/6/2023).
Dengan adanya usulan tersebut, Njau berharap dengan dikembangkannya sistem pariwisata yang berbasis data dapat mempermudah setiap orang untuk mengakses wisata yang ada di Kaltara agar jaringannya lebih luas lagi.
“Kita di Kaltara akan mengembangkan desa wisata sebagai basis pariwisata untuk memajukan Kaltara,” tuturnya.
Menurutnya, desa wisata merupakan potensi yang baik dan mengakar jika masyarakat dapat menjadikan desa wisata sebagai salah satu objek wisata yang berkelanjutan. Khusus tahun ini pihaknya mengadakan Bimtek yang lebih ke pengembangan pariwisata dari sisi elektronik.
“Setelah ini kita harapkan adalah ada kemampuan dari pariwisata kabupaten dan kota untuk bisa mengembangkan jaringan-jaringan wisata,” tegasnya.
Ia juga berharap, pariwisata yang ada di kabupaten dan kota bisa mandiri untuk mengakses kelompok pariwisata yang sudah ada. Karena antusiasme masyarakat untuk menjadikan desanya sebagai desa wisata sangat tinggi.
“Ini juga salah satu jawaban dari keinginan masyarakat, program Dispar diajukan sesuai dengan kebutuhan. Banyak desa wisata yang minta ditingkatkan lagi dari segi pengelolaan desa wisata, pengelolaan omset dan pengelolaan e-craft. Beberapa desa wisata sudah mengajukan itu seperti Desa Wisata Tanah Kuning dan Desa Metun Sajau,” pungkasnya. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Yogi Wibawa
