benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan dalam menyulap Sungai Kayan menjadi destinasi wisata baru, ternyata disambut baik oleh Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi(Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltata).
Diketahui, Bupati Kabupaten Bulungan Syarwani rencananya bakal membangun kapal wisata di Sungai Kayan. Pembangunan kapal wisata yang bertujuan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bulungan ini, rencananya bakal dimulai pada tahun 2023 ini.
“Kita ingin aktivitas di Sungai Kayan ini bisa terus aktif, agar bisa meningkatkan PAD dan ekonomi pelaku UMKM di sekitar Sungai Kayan. Kita sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 600 juta lebih dalam pengembangan destinasi wisata Sungai Kayan,” kata Syarwani pada Rabu, 15 Maret 2023.
Dalam perencanaannya, orang nomor satu di Bulungan itu menjelaskan nantinya Pemkab Bulungan bakal membangun kapal wisata berkapasitas 50 orang dengan panjang 24 meter, lebar 4 meter dan tinggi 8 meter dengan tema kearifan budaya lokal.
“Kita memilih tema itu, karena kita ingin menonjolkan budaya lokal kita kepada Dunia. Sehingga nantinya budaya lokal kita juga bisa menjadi ikon Nasional, yang wajib dikunjungi wisatawan jika berwisata ke Bulungan,” jelasnya.
Wacana ini, ternyata sangat didukung oleh Dinas Pariwisata Kaltara. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kaltara Njau Anau, pengembangan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bulungan memang harus dilakukan, mengingat Kabupaten Bulungan merupakan Ibu Kota dari Provinsi Kaltara.
“Yang namanya Ibu Kota itu tentunya harus memiliki ikonik atau ciri khasnya menonjolnya tersendiri, dalam hal ini ialah pariwisata. Oleh karena itu, kita juga sangat ini Bulungan bisa menjadi wajah presentatif perwakilan budaya yang ada di Kaltara,” kata Njau.
Dalam pengembangan wisata yang ada di daerah, Njau membeberkan kalau semua jenis pengembangan itu ada di pemerintah daerah. Dalam hal ini, Pemprov Kaltara hanya membantu dalam porsinya saja.
“Destinasi wisata daerah tentunya menjadi aset dan tanggung jawab Daerah masing-masing. Kecuali ada yang tidak bisa dikelola dan dihibahkan ke kita, baru bisa kita kelola langsung,” lanjutnya lagi.
“Atau dari segi ijin dan penambahan anggaran dan memang harus dari Provinsi, itu baru bisa kita perbantukan. Karena tidak semua juga destinasi wisata bisa dikelola oleh provinsi. Kecuali untuk hal-hal urgensi seperti yang saya sebutkan tadi,” pungkasnya.(*)
Reporter: Osarade
Editor: Ramli
