benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Meski pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan di Kecamatan Peso sudah dimulai sejak tahun 2012 lalu, hingga saat ini Pemkab Bulungan mengaku belum menerima laporan progres terbaru di lapangan.
Hal itu diungkapkan Wakil Bupati (Wabup) Bulungan, Ingkong Ala setelah meninjau Selasa (24/1/2023) lalu.
“Kemarin, saya sudah sampaikan kepada perwakilan KHE agar melaporkan progres pembangunan PLTA secara berkala,” ucapnya Rabu (1/2/2023).
Minimal, kata Ingkong Ala, KHE dua bulan sekali melaporkan progres di lapangan karena terakhir dilihat kondisi di lapangan, saat ini memang sudah ada kegiatan yang dilakukan.
“Tetapi, sampai hari ini kita belum menerima master plan pembangunan PLTA,” ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya menjelaskan Pemkab Bulungan tidak dapat memastikan tahapan yang sudah diselesaikan oleh KHE.
“Sekarang ini kita sulit untuk mempresentasikan progres pembangunan yang dilakukan KHE, karena belum ada master plan yang diserahkan ke Pemda
Bulungan,” bebernya.
Meski begitu, diungkapkannya berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, sekarang sudah ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh KHE.
“Salah satunya, pembangunan perkantoran dan mes bagi karyawan. Informasi dari KHE juga sekarang ini mereka masih terkendala terkait pembebasan lahan masyarakat yang masuk di dalam kawasan pembangunan PLTA,” tuturnya.
Berkaitan hal tersebut, Ingkong Ala menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa masuk terlalu dalam terkait permasalahan tersebut.
“Kita hanya bisa memfasilitasi warga untuk memberikan edukasi kepada warga terkait manfaat hadirnya PLTA tersebut,” terangnya
Menurutnya, dengan kehadiran PLTA maka perekonomian masyarakat akan semakin baik ke depan.
Untuk itu, Pemkab Bulungan mendorong agar pembangunannya bisa segara terealisasi
“Apalagi rencana pengembangan pembangkit listrik berkapasitas 9.000 MW ini sudah berlangsung sejak lama. Kalau progresnya bisa lebih cepat kan lebih bagus lagi,” ujarnya.
Dalam hal ini, Pemkab Bulungan juga sudah mengimbau kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan PLTA.
Sebab, jika semakin banyak penolakan dari warga terkait nilai ganti rugi maka progres
pembangunan akan berjalan lamban.
“Iya, kalaupun masyarakat mau
melepaskan lahannya KHE juga harus berkomitmen untuk kesejahteraan masyarakat,” bebernya.
Kendati demikian, perusahaan diminta untuk berkomitmen terkait hal tersebut. Sehingga, proses pembangunan bisa segera terealisasi.
“Kemarin, memang sudah ada persentase yang disampaikan oleh KHE terkait rencana pengembangan. Tetapi, kita juga meminta agar hal itu disampaikan kepada Pemda Bulungan,” pungkasnya.(*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Ramli
