benuanta.co.id, BULUNGAN – Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPD) di Kalimantan Utara (Kaltara) masih jauh dari angka nasional.
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kaltara, mengatakan telah membahas secara matang tentang penguatan gugus tugas pengarus utamaan gender (PUG).
“Jadi di pemberdayaan perempuan itu ada 2 yakni indeks pembangunan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG),” ujar Kepala Dinas DP3AP2KB Kaltara, Wahyuni Nuzband kepada benuanta.co.id, Sabtu 20 November 2021 kemarin.
IPG merupakan indikator yang menggambarkan rasio capaian antara indeks pembangunan manusia (IPM) perempuan dan laki-laki.
Di mana IPG per kabupaten kota berbeda-beda, untuk Kabupaten Malinau tahun 2018 sebesar 81,53 persen, tahun 2019 sebesar 81,71 persen dan tahun 2020 sebesar 81,36 persen.
Kabupaten Bulungan tahun 2018 sebesar 84,98 persen, tahun 2019 sebesar 85,39 persen dan tahun 2020 sebesar 85,10 persen. KTT tahun 2018 sebesar 77,82 persen, tahun 2019 sebesar 78,02 persen dan tahun 2020 sebesar 77,57 persen.
Kabupaten Nunukan tahun 2018 sebesar 82,41 persen, tahun 2019 sebesar 82,74 persen dan tahun 2020 sebesar 82,29 persen. Kota Tarakan tahun 2018 sebesar 92,28 persen, tahun 2019 sebesar 92,16 persen dan tahun 2020 sebesar 91,90 persen.
“Versi Kaltara tahun 2018 sebesar 86,74 persen, 2019 sebesar 87 persen dan 2020 sebesar 86,67 persen. Ini masih jauh dari nasional, untuk bisa mencapai itu kita harus melakukan PUG,” jelasnya.
Sama dengan IPG, pada IDG juga terbilang jauh dari nasional. Wahyuni Nuzband menuturkan, IDG ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Data IDG Malinau tahun 2018 sebesar 65,03 persen, tahun 2019 sebesar 65,84 persen dan tahun 2020 sebesar 68,85 persen.
Bulungan tahun 2018 sebesar 48,34 persen, tahun 2019 sebesar 62,05 persen dan 2020 sebesar 65,14 persen. Tana Tidung tahun 2018 sebesar 50,19 persen, tahun 2019 sebesar 52,64 persen dan 2020 sebesar 59,74 persen.
Nunukan tahun 2018 sebesar 70,26 persen, tahun 2019 sebesar 77,78 persen dan tahun 2020 sebesar 77,16 persen. Tarakan tahun 2018 sebesar 52 persen, tahun 2019 sebesar 59,34 persen dan 2020 sebesar 59,72 persen serta Kaltara tahun 2018 sebesar 69,53 persen, tahun 2019 sebesar 61,48 persen dan tahun 2020 sebesar 64,31 persen.
“Saya melihat IDG masih minim, kita belum tahu berapa besar peran perempuan di parlemen atau di partai politik. Berapa banyak perempuan di birokrasi kita masih rendah ya,” jelasnya.
Namun kata dia, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang punya komitmen untuk mengangkat gender dari perempuan. Pemerintah tak ingin ada ketimpangan selama ini terjadi di beberapa sektor.
“Misalnya beberapa kepala dinas harus perempuan, sekarang kan baru satu yakni saya di DP3AP2KB,” bebernya.
Dia menambahkan untuk program pemberdayaan perempuan di DP3AP2KB lebih kepada memberikan pemahaman kepada para OPD, bagaimana melibatkan perempuan di setiap kegiatannya. (*)
Reporter : Heri Muliadi
Editor : Yogi Wibawa
