Lewat Kunker Dirjen P2KT, Bupati Minta Pembangunan Sapras di Satuan Permukiman

benuanta.co.id, BULUNGAN – Bupati Bulungan, Syarwani meminta pembangunan Sarana Prasarana (Sapras) di satuan permukiman saat menerima kunjungan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Rr Aisyah Gamawati dan dan anggota Komisi V DPR RI, Sri Rahayu.

Agenda keduanya untuk meninjau Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Satuan Permukiman (SP) 10 Desa Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Bulungan.

“UPT SP 10 Tanjung Buka merupakan permukiman transmigrasi termuda di kawasan transmigrasi Salimbatu. Dengan daya tampung sekitar 230 kepala keluarga, komposisinya masing-masing 50 persen transmigran penduduk asal dan transmigran penduduk setempat,” ungkap Bupati Bulungan Syarwani kepada benuanta.co.id, Kamis 28 Oktober 2021.

Baca Juga :  Puluhan Armada Speedboat Siap Layani Arus Balik Lebaran dari Tanjung Selor

Syarwani menjelaskan, SP 10 sudah terisi sejak tahun 2019 lalu dengan jumlah 153 kepala keluarga (KK) merupakan sharing APBD Provinsi Jawa Timur (Jatim) dan penduduk setempat sebanyak 53 KK.

“Untuk daya tampung masih tersisa sebanyak 77 kepala keluarga lagi,” bebernya.

Mantan Ketua DPRD Bulungan juga menuturkan pembangunan transmigrasi di SP 10 ada peran dari sharing APBD Pemprov Jatim sebesar 44,2 persen atau sebesar Rp 30,1 miliar dari total sharing APBD yang sudah ada di Bulungan.

Baca Juga :  Prediksi Puncak Arus Balik di Tanjung Selor pada Ahad dan Senin

“Pemprov Jatim juga mendanai kegiatan pelatihan sebanyak 50 KK transmigran dari Jawa Timur di SP 10 Tanjung Buka,” sebut Syarwani.

Pihaknya meminta lewat kunjungan Dirjen P2KT dan anggota DPR RI agar ada pembangunan lagi untuk sarana dan prasarana seperti pembangunan jalan desa dan jembatan, blok tanggul penahan air untuk mengendalikan pasang surut dari sungai alam. Kemudian program cetak sawah, pembangunan dermaga dan pemasangan jaringan listrik di SP yang belum teraliri.

“Usulan juga disampaikan untuk UPT SP 6B, SP 6, SP 3 dan SP 4 antara lain pembangunan TPU, rumah ibadah, Pustu, peningkatan jalan dan jembatan,” bebernya.

Baca Juga :  Buntut Tolak Tangani Pasien, RSD Soemarno Sosroatmodjo Buka Suara

Selain itu, untuk legalitas lahan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) transmigran di kawasan transmigrasi Salimbatu dari target PTSL tahun 2017 dan 2018 sebanyak 7.000 bidang, yang sudah terealisasi sebanyak 7.021 bidang. Rinciannya SHM yang sudah diserahkan ke transmigran sebanyak 6.316 bidang dan belum diserahkan sebanyak 705 bidang.

“SHM yang belum diserahkan tersebut masih dalam proses identifikasi sebanyak 218 bidang dan siap diserahkan sebanyak 487 bidang yang tersebar di 6 SP,” tutupnya. (*)

 

Reporter: Heri Muliadi
Editor: Matthew Gregori Nusa

WhatsApp
TERSEDIA VOUCHER

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *