Presiden Inginkan Hutan Mangrove di Kaltara Jadi Ikon Indonesia

NUNUKAN – Presiden Joko Widodo menginginkan keberadaan hutan mangrove di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), salah satunya di Kabupaten Nunukan bisa menjadi maskot Indonesia.

“Ada beberapa hal yang menjadi konsen Bapak Presiden, di antaranya Kaltara dapat berfungsi sebagai wilayah perbatasan dan bisa menjadi maskot Indonesia, untuk pengembangan ekonomi hijau dan kawasan industri hijau,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya saat berkunjung ke Kabuapten Nunukan, Minggu (3/10/2021)

Tak hanya itu, lanjut Menteri Siti Nurbaya, Presiden Jokowi juga menginginkan Kaltara khsusunya Nunukan bisa menjadi maskot pemulihan lingkungan dengan baik. Tentunya yang beriringan dengan ekonomi dan infrastruktur yang baik.

Baca Juga :  Wagub Yansen Paparkan Lima Ranperda kepada DPRD Kaltara 

“Karena Indonesia menjadi harapan pengendalian perubahan iklim, maka sejumlah persiapan agar Kaltara menjadi maskot Indonesia telah dilakukan Pemerintah Pusat,” terangnya.

Terkait itu, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Dr. Yansen TP. M.Si menyambut baik jika hutan di Kaltara khususnya hutan mangrove dapat dijadikan maskot Indonesia untuk dunia. Apalagi untuk pengembangan ekonomi dan kawasan industri hijau.

“Kaltara ini sudah tepat, jika Persiden Joko Widodo inginkan hutan khususnya mangrove di Kaltara sebagai maskot pengembangan ekonomi dan kawasan hijau, apalagi sepanjang pantai di Kaltara sangat banyak hutan mangrove atau pohon bakau,” ungkap Wagub.

Baca Juga :  Sosialisasi PDLN, ASN Kaltara Diminta Profesional dan Bertanggung Jawab

Hanya saja, dikatakan Wagub, untuk menjadikan hutan mangrove di Kaltara sebagai maskot, butuh perhatian serius. Mengingat, keberadaan hutan mangrove di Kaltara mulai banyak dirambah masyarakat untuk menjadi wilayah pertambakan.

“Agar perambahan tidak semakin meluas, jadi perlu perhatian serius, jika tidak perambahan hutan mangrove di Kaltara akan terus terjadi,” tegas mantan Bupati Malinau dua priode ini.

Wagub juga menginginkan, penanganan hutan mangrove di Kaltara dapat menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat. Apalagi, saat ini masyarakat Kaltara belum mengeksploitasi hutan bakau menjadi arang, selain perambahan untuk wilayah pertambakan.

Baca Juga :  Pemprov Anggarkan Binlat Akpol dan Akmil di Kaltara

“Syukurnya masyarakat tidak mengeksploitasi bakau jadi arang, jika hal ini terjadi perambahan akan semakin luas,” bebernya.

Selain menahan abrasi pantai, keberadaan hutan mangrove di Kaltara termasuk di Nunukan sangat banyak manfaatnya.

Dengan demikian keberadaannya dapat menjadikan potensi rumput laut dan perikanan cukup besar.

“Saya harap ada perhatian serius dari pusat, jadi Indonesia bisa memiliki hutan hijau dari hutan mangrove, yang terpenting dapat meningkatkan potensi kelautan dan perikanan di Kaltara,” tuntasnya. (adpim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *