benuanta.co.id, NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid dan wakilnya H. Hanafiah menghadiri peluncuran Pengelolaan Monitoring Control for Prevention (MCP) bersama KPK Kemendagri dan BPKP secara virtual dari ruangan VIP lantai 4 Kantor Bupati, Selasa 31 Agustus 2021.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, KPK menggagas program pencegahan korupsi yakni melalui program Monitoring Centre for Prevention (MCP).
“KPK selain mengkoordinasikan juga akan menyelaraskan kewenangan yang dimiliki Kemendagri dan melibatkan seluruh perwakilan BPKP di daerah untuk melakukan monitoring serta pendampingan dan pengawasan atas implementasi delapan area perbaikan tata kelola pemda yang terangkum dalam MCP,” kata Firli Bahuri.
Selain itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh sependapat bahwa pengendalian korupsi menjadi penting terlebih di masa darurat pandemi COVID-19 saat ini.
Karenanya ia menyebut bahwa kolaborasi pengawasan antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Aparat Penegak Hukum (APH) harus dilakukan sejak awal.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan, Kegiatan peluncuran MCP merupakan bagian dari rangkaian Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) Tahun 2021.
Selain meluncurkan MCP, dalam kesempatan tersebut Kemendagri juga meluncurkan Aplikasi Sistem Infomasi Pengawasan Inspektorat Jenderal (SIWASIAT).
Usai menghadiri peluncuran Pengelolaan Monitoring Control for Prevention (MCP) secara virtual Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah mengatakan, pesan yang disampaikan oleh ketua KPK dan BPKP serta Menteri Dalam Negeri akan kita tindak lanjut.
“Tetep bekerja sesuai dengan standar yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sehingga pemerintah akan lebih baik lagi kedepannya,” jelas Hanafiah kepada benuanta.co.id.
Dia juga mengajak bersama-sama melakukan pencegahan jangan sampai terjadi penyalahgunaan keuangan daerah. (*)
Reporter: Darmawan
Editor: Ramli
