benuanta.co.id, NUNUKAN – Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nunukan, H. Asmar menegaskan pentingnya evaluasi terhadap perencanaan pembangunan dan keuangan daerah guna memastikan program yang dijalankan sesuai dengan regulasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Evaluasi ini bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dan melibatkan sejumlah perangkat daerah.
“Penetapan APBD telah melalui Peraturan Daerah, sehingga setiap perubahan dalam program, kegiatan, dan keuangannya juga harus melalui perubahan Peraturan Daerah. Dengan adanya pendampingan dari BPKP, diharapkan solusi yang dihasilkan tidak bertentangan dengan regulasi,” kata H. Asmar, Rabu (26/2/2027).
Dia berharap seluruh pimpinan perangkat daerah agar dapat mempresentasikan perencanaan dan pengelolaan keuangan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah dirancang untuk tahun anggaran 2025.
Plt Inspektur Kabupaten Nunukan, Firdaus, menjelaskan bahwa evaluasi yang dilakukan BPKP Provinsi Kaltara mencakup lima sektor utama, yaitu pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, stunting, dan pengembangan UMKM.
Dalam evaluasi ini, beberapa hal menjadi perhatian utama ya itu UMKM, namun hingga saat ini belum tersedianya data yang komprehensif dan terbaru, sehingga menyulitkan dalam pembinaan berkelanjutan. Selain itu pendidikan agar dapat meningkatan kualitas tenaga kependidikan harus benar-benar menyentuh tenaga pengajar, termasuk guru yang bertugas di daerah pedalaman. Dan kesehatan, yang masih keterbatasan sarana dan prasarana tenaga kesehatan di wilayah pedalaman masih menjadi kendala utama, sehingga kurang menarik minat tenaga kesehatan dari luar daerah untuk mengabdi di sana.
Firdaus menambahkan bahwa agenda evaluasi meliputi pemaparan hasil sementara, konfirmasi asesmen pemda terhadap OPD, serta diskusi mengenai sektor-sektor yang belum terpetakan dengan baik.
“Pentingnya sinkronisasi antara program, kegiatan, dan anggaran, sehingga perangkat daerah tidak hanya berfokus pada serapan anggaran tinggi, tetapi juga memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya. (*)
Reporter: Darmawan
Editor: Nicky Saputra
